oleh

Pinangki Beli Mobil BMW X5 Bayar Tunai!

SUMEKS.CO – Mantan Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi II pada Biro Perencanaan Jaksa Agung Muda Pembinaan Kejaksaan Agung (Kejagung) Pinangki Sirna Malasari membeli mobil mewah bermerek BMW X-5 secara tunai dengan harga Rp 1,7 miliar. Diduga, Pinangki membeli mobil mewah itu dari hasil penerimaan suap Djoko Tjandra untuk pengurusan fatwa hukum di Mahkamah Agung (MA).

Sales Center PT Astra Internasional (BMW) Yeni Pratiwi menyampaikan, mobil yang dibeli Pinangki seharga Rp 1,709 miliar. Saat pembelian mobil, Pinangki tidak mendapatkan potongan harga.

“Rp 1,7 miliar,” kata Yeni saat bersaksi untuk terdakwa Pinangki Sirna Malasari di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (2/12).

Mendengar pernyataan Yeni, jaksa lantas membacakan berita acara pemeriksaan (BAP). Yeni pun tak menampik soal uang yang dikeluarkan Pinangki untuk membeli mobil mewah tersebut.

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi pengurusan fatwa Mahkamah Agung (MA) Djoko Tjandra, Pinangki Sirna Malasari bersiap menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2020). Sidang tersebut beragendakan pemeriksaan saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) yakni mantan Pengacara Djoko Tjandra, Anita Kolopaking dan Andi Irfan Jaya. (Dery Ridwasah/ JawaPos.com)

“Terdakwa transfer sebesar Rp 475 juta, kedua 9 Desember 2019 Rp 490 juta, setoran tunai BCA, 11 Desember 2019 Rp 490 juta setoran tunai BCA, 13 Desember sebesar Rp 100 juta transfer Bank Panin, 13 Desember 2019 Rp 129 juta transfer Bank, total lima kali pembayaran Rp 1,709 miliar bulan Desember semua?,” tanya Jaksa.

“Iya,” jawab Yeni.

Selain membayarkan mobil BMW X-5 itu secara tunai, Pinangki juga membayar biaya asuransi senilai Rp 31 juta dan pajak progresif sebesar Rp 10,6 juta. Mobil mewah tersebut dibeli atas nama Pinangki sendiri.

Yeni mengaku mengetahui profesi Pinangki sebagai jaksa. Lantas Yeni sempat menawarkan Pinangki untuk melaporkan ke Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK).

“Lalu jawaban terdakwa?,” tanya jaksa.

“Keberatan,” ungkap Yeni.

Mendengar pernyataan Yeni, Jaksa kemudian mencari tahu alasan keberatan Pinangki. Menurut Yeni, pihaknya tidak bisa memaksa pelanggan untuk melapor ke PPATK.

“Kalau customer keberatan kami tidak memaksa,” tegas Yeni.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU), uang suap dari Djoko Tjandra dibelanjakan barang-barang mewah. Bahkan dalam dakwaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), Pinangki membelanjakan uang sejumlah Rp 1.753.836.050 atau Rp 1,7 miliar untuk satu unit BMW X5 dengan pelat nomor F 214.

Selain itu, Pinangki juga membayarkan sewa apartemen di Amerika Serikat pada Desember 2019 senilai Rp 412,7 juta. Pembayaran itu dilakukan dengan cara setor tunai melalui rekening BCA.

Pinangki juga disebut membelanjakan uang suap itu untuk pembayaran dokter kecantikan di Amerika Serikat yang bernama dokter Adam R Kohler sebesar Rp 419,4 juta. Kemudian, untuk pembayaran dokter home care atas nama dr Olivia Santoso terkait perawatan kesehatan dan kecantikan serta rapid test sebesar Rp 176,8 juta.

Pinangki pun menggunakan uang itu untuk melakukan pembayaran kartu kredit di berbagai bank sejumlah Rp 467 juta, Rp 185 juta, Rp 483,5 juta dan Rp 950 juta. Pembayaran itu dilakukan pada periode November 2019 hingga Juli 2020.

Pinangki didakwa melanggar Pasal 5 Ayat 2 juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain itu, Pinangki juga didakwa melanggar Pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Untuk pemufakatan jahat, Pinangki didakwa melanggar Pasal 15 juncto Pasal 5 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. juncto Pasal 88 KUHP. (Muhammad Ridwan/jawapos.com)

Komentar

Berita Lainnya