oleh

PKH Untuk Ibu Hamil dengan Nilai Bantuan Setahun Senilai Rp3 Juta

JAKARTA – Tahun ini pemerintah melanjutkan program keluarga harapan (PKH) yang menyasar kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Penyaluran bantuan mulai dilakukan 4 Januari lalu yang diluncurkan langsung Presiden Jokowi di Istana Negara.

Dalam PKH ini, ada lima komponen bantuan yang diberikan kepada KPM. Salah satunya untuk para ibu hamil, dengan nilai bantuan yang akan diterima setahun senilai Rp3 juta. Penyaluran bantuan PKH diberikan per tiga bulan dalam satu tahun atau dalam empat tahap. Yakni pada Januari, April, Juli dan Oktober.

“PKH akan disalurkan per tiga bulan, diawali Januari ini dengan anggaran Rp7,17 triliun melalui Bank Himbara (BNI, BRI, Bank Mandiri dan BTN). Dengan penerima manfaat memenuhi komponen di antaranya ibu hamil, anak usia dini, anak sekolah, penyandang disabilitas berat dan lanjut usia,” ujar Menteri Sosial, Tri Rismaharani saat peluncuran program.

Untuk bansos PKH ini, pihaknya menyiapkan anggaran 2021 sebesar Rp28,7 triliun. Syarat bagi ibu hamil untuk mendapatkan bansos ini adalah wajib memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Jika belum memiliki KPS maka bisa mengajukan permohonan kepada RT/RW terlebih dahulu, lalu disampaikan ke kelurahan.

Setelah mendapat BLT PKH 2021, ibu hamil juga diwajibkan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan di faskes sebanyak minimal 4 kali selama kehamilan hingga melahirkan. Usai melahirkan, ibu hamil yang mendapatkan BLT PKH 2021 juga diwajibkan melakukan pemeriksaan sebanyak 4 kali selama masa nifas 42 hari setelah kehamilan.

Selain itu, dalam program PKH ini juga ada komponen bantuan untuk anak usia dini yang nilainya serupa dengan ibu hamil, Rp3 juta. Terkait bantuan ini, KPM yang memiliki anak usia 1-5 tahun wajib ikut imunisasi tambahan, penmbangan berat badan setiap bulan, pengukuran tinggi badan 2 kali setahun dan lainnya. Juga saat usia anak 5-6 tahun seperti penimbangan berat badan minimal 2 kali setahun, pengukuran tinggi badan dan pemantauan perkembangan.

Kemudian bantuan bagi penyandang disabilitas berat senilai Rp 2,4 juta dan lansia 70 tahun ke atas senilai Rp 2,4 juta. Untuk anak sekolah yang duduk di bangku SD/MI/sederajat akan mendapatkan BLT PKH sebesar Rp 900 ribu. Kemudian SMP/MTs/sederajat mendapat Rp 1,5 juta dan SMA/MA/ sederajat Rp 2 juta.

Kasubdit Validasi dan Terminasi Kemensos, Slamet Santoso mengungkapkan, besaran bantuan kepada setiap KPM ini memiliki nilai yang berbeda. Tergantung dari tiap komponen yang ada di lingkungan keluarga.

“Bantuan PKH diberikan perkeluarga yang terdaftar dalam satu kartu keluarga, pembagian jumlah bansos untuk keluarga tersebut sesuai dengan kategori yang dimiliki keluarga tersebut,” ujarnya.

Namun, jumlahnya per komponen dibatasi maksimal hanya untuk empat orang saja dalam satu keluarga. Pembatasan penghitungan ini tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang Indeks Bantuan Sosial.

Rinciannya, ibu hamil/nifas dibatasi maksimal kehamilan kedua di dalam keluarga PKH. Anak usia dini sebanyak-banyaknya dua anak, anak usia sekolah SD/sederajat sebanyak-banyaknya 1 orang, anak usia sekolah SMP/sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak, anak usia sekolah SMA/sederajat sebanyak-banyaknya 1 anak di dalam keluarga PKH.

Kemudian Lanjut usia dengan usia 70 tahun atau lebih dari 70 tahun sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH dan Penyandang disabiltas berat sebanyak-banyaknya 1 orang di dalam keluarga PKH.

Nah, jika dalam suatu keluarga ada banyak anak dengan kategori usia yang berbeda-beda, katanya, yang didahulukan adalah anak usia dini.

“Apabila anak usia 1 tahun dan kehamilan kedua, maka keluarga tersebut mendapatkan bantuan ibu hamil dan anak usia dini. Jika ada ibu hamil, 2 anak usia dini, maka kami bayarkan 2 anak usia dini, karena PKH membantu pencegahan stunting,” ungkapnya. Artinya, dua anak usia dini ini masing-masing mendapatkan bansos sebesar Rp3 juta per tahun dikalikan 2 anak, dengan 4 kali penyaluran.(rei/net)

Komentar

Berita Lainnya