oleh

PLN Gandeng Kejaksaan Agung Pastikan Kepatuhan Hukum di Lingkungan Perusahaan

SUMEKS.CO – PLN dan Kejaksaan Agung RepubIik Indonesia (RI) menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama bersama tentang koordinasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Hal ini merupakan wujud prinsip itikad baik, kehati-hatian dan kepatuhan PLN terhadap seluruh regulasi yang berlaku dan mendukung penerapan Good Corporate Governance (GCG).

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan secara langsung oleh Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini, bersama Jaksa Agung Rebublik Indonesia, Burhanuddin, di Kantor Pusat PLN, Jumat (26/3).

Kegiatan ini diikuti pula oleh PLN UIW S2JB, PLN UIP SBS, PLN UIK SBS, PLN P3BS, yang melakukan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaaan Tinggi Sumatra Selatan, Kejaksaan Tinggi, Jambi dan Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Pelaksanaan penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama tersebut, dilakukan di Ballroom Novotel Palembang, dengan tetap menjalankan Protokol Kesehatan.

Penandatanganan diawali Bambang Dwiyanto Selaku General Manager PT PLN (Persero) UIW S2JB dan Despriansyah Selaku GM PLN P3B Sumatera, bersama dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, M Rum, dilanjutkan Dendi Kusuma Wardana Sebagai General Manager PLN UIP SBS bersama dengan Kepala Kejaksaan Bengkulu Agnes Triani SH MH. Kemudian General Manager PLN UIK Sumatra Bagian Selatan, Djoko Mulyono, bersama dengan Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Hermon Dekristo.

Jaksa Agung RI, Burhanuddin, menyampaikan, terselenggaranya penandatanganan nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama ini merupakan wujud hubungan baik guna menciptakan harmonisasi untuk pengabdian ke masyarakat dan bangsa yang merupakan tanggung jawab bersama.

“Kami siap mendukung, PLN dapat fokus pada bisnis intinya dan apabila ada permasalahan terkait hukum kami yang akan mengatasi,” tutur Burhanuddin.

Adapun nota kesepahaman dan kerja sama yang ditandatangani, meliputi, pemberian pendampingan dan pendapat hukum, bantuan hukum baik litigasi dan non litigasi, serta tindakan hukum lainnya di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Pendampingan dan pengamanan proyek pembangunan strategis atau percepatan investasi, penelusuran dan pemulihan aset negara. Penempatan, pengembangan, dan peningkatan sumber daya manusia.

Selanjutnya, pertukaran data, informasi, keahlian, serta pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan penegakan hukum dan penguatan kelembagaan, pemanfaatan produk atau jasa PT PLN (Persero) untuk mendukung tugas dan fungsi Kejaksaan.

“PLN sangat memahami bahwa kehadiran dan keberadaan pihak kejaksaan sangatlah berarti dan dibutuhkan, karena senantiasa membantu dan mengingatkan PLN dalam setiap pengambilan putusan yang dipandang cukup strategis, kompleks, dan rentan akan permasalahan,” ucap Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini.

Zulkifli menambahkan, kerja sama yang telah terjalin dengan baik antara PLN dengan Kejaksaan Agung RI selama ini perlu untuk ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan upaya penyediaan tenaga listrik sebagai komponen pemulihan ekonomi dan pelaksanaan Program Transformasi PLN guna mencapai aspirasi perusahaan di tahun 2024, yaitu, menjadi electricity champion di Asia Tenggara dan menjadi nomor satu pilihan pelanggan dalam solusi energi.

Kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak, yang dilandasi keinginan untuk bersinergi saling membantu dan memberikan dukungan.(ety)

Komentar

Berita Lainnya