oleh

PN Palembang Turun Peringkat, Tuai Keluhan Advokat

SUMEKS.CO – Pengadilan Negeri (PN) Klas 1A Khusus Palembang tahun 2020 diduga mengalami penurunan kualitas pelayanan dan informasi dalam penanganan perkara.

“Saat ini PN Palembang nomor urut ke 3 terbaik se-Indonesia hasil evaluasi penyelesaian perkara dalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) oleh Direktorat Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung RI melalui surat Dirjen Badilum MA,” kata Ketua PN Klas 1A khusus Palembang Bongbongan Silaban SH LMM, kepada awak media.

Bongbongan menyebut, ada penurunan kualitas kinerja pada PN Palembang baik secara umum maupun khusus. Padahal tahun 2017-2018, sempat meraih terbaik pertama se-Indonesia.

Dugaan penurunan pelayanan dan penanganan perkara inilah yang menjadi keluhan beberapa advokat yang memiliki perkara di PN Palembang.

Salah satunya dari pengacara di Palembang yakni Titis Rachmawati, SH MH. Saat ini ada empat perkara permohonan eksekusi tanah milik kliennya yakni Bonny Halim, Indra Muliawan, Ratina dan Arif Rahman, sampai saat ini belum ada kejelasan.

Dirinya menduga terjadi tebang pilih dalam melakukan pelaksanaan proses ekseskusi yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri (KPN), Bongbongan Silaban.

“Klien kami ini selalu bertanya perkembangan mengenai proses eksekusi kepada kami. Sementara kami sendiri, selalu mendapat jawaban tidak pasti dari KPN. Kalau tidak dapat ditemui karena kesibukannya, baik rapat, ada tamu, dinas luar dan lainnya, beliau selalu bilang, nanti kita akan pelajari dulu, dan hal tersebut sudah sering kita tanyakan terus tindak lanjut atas pengajuan eksekusi,” jelas Titis Rachmawati, didampingi Andre Yunialdi, Bayu Prasetya Andrinata, Jumat (29/5/2020).

Bahkan Titis mengungkapkan, pihaknya sudah ada surat tembusan dari KPT tentang menanyakan proses eksekusi yang diajukan, namun sampai saat ini belum menerima kabar pasti.

Dikatakan Titis, sejak KPN dijabat Bongbong Silaban, ada beberapa perkara kami yang tersendat proses eksekusinya atau tidak ada kejelasan, padahal sebelumnya tidak pernah terjadi hal seperti ini.

“Sebelumnya tidak pernah terjadi. Meskipun terjadi, KPN selalu menjelaskan apa kendala, penyebab ataupun faktor lain yang menghalangi jalan keluar eksekusi. Ini sejak KPN sekarang, sedikitpun tidak menjabarkan jalan keluarnya. Walaupun ada, harus melalui proses panjang, seperti harus menyurati smpi tiga atau empat kali dulu, baruah direspon dengan klarifikasi,” bebernya.

Dengan kejadian ini, cukup membuat repot Titis dan rekan-rekan, karena menimbulkan kecurigaan bagi kliennya. “Perkara ini ada yang sejak tahun 2005 sampai sekarang. Koordinasi sudah kami lalui, mengirimkan surat resmi juga sudah dilakukan. Namun masih belum ada jalan keluar, sehingga terjadi krisis kepercayaan klien kepada kami selaku kuasa hukumnya,” beber Titis.

Dia menambahkan, seperti diketahui, dalam menangani kasus perkara perdata pasti membutuhkan waktu lama, dan biaya yang besar. “Harusnya pengadilan sebagai ujung tombak dari masyarakat dalam menempuh proses keadilan harusnya dapat mengakomodir hal-hal tersebut,” tandas Titis.

Hal serupa juga dialami Advokat sekaligus tokoh muda Hukum di Sumsel Benny Murdani SH MH. Benny mengaku sudah melayangkan permohonan eksekusi melalui lembar disposisi sejak 9 Maret lalu.

“Namun hingga kini belum juga mendapatkan rilass atau pemberitahuan. Kami masih menunggu, belum ada pemberitahuan apakah akan segera dieksekusi atau belum,” terangnya.

Kedua advokad ini berharap dalam hal pelaksanaan eksekusi ada kejelasan dari pihak PN Palembang terutama Ketua sebagai pimpinan agar menjalankan dan menegakkan keadilan bagi masyarakat dengan seadil-adilnya serta memberi pelayanan terbaik tanpa tebang pilih.(dho)

 

Komentar

Berita Lainnya