oleh

Pola Pendidikan Vokasi Baru Sebatas Teori

-Edukasi-165 views

SUMEKS.CO-Mendorong peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang industri bukan hal mudah. Langkah strategis dengan memperbaiki pola pendidikan di era revolusi industri 4.0 belum kentara di kehidupan masyarakat. Sementara langkah strategis yang diperlukan dalam menghadapi momentum adanya bonus demografi juga barus sebatas teori.

”Ya, harus segera mengubah pola pendidikan vokasi agar sesuai dengan nature-nya. Pendidikan vokasi yang diperlukan adalah kemampuan atau keterampilan dalam proses, produksi, bekerja. Sehingga profesionalitas SDM industri bisa muncul,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Eko S.A. Cahyanto

Eko menyampaikan, hingga saat ini Kemenperin memiliki sekolah vokasi di bidang industri yang terdiri dari 10 politeknik, 2 Akademi Komunitas (Akom), dan 9 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Sekolah-sekolah tersebut menjadi role model bagi sekolah kejuruan di bidang industri, sehingga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan industri serta menghasilkan SDM industri yang siap kerja dan kompeten.

”Jumlah tersebut sebenarnya porsinya sangat kecil dibanding jumlah politeknik di seluruh Indonesia, yang jumlahnya ratusan sedangkan SMK jumlahnya mencapai 14 ribu. Karena itu, Kemenperin terus mengupayakan program pengembangan pendidikan vokasi yang link and match antara SMK dengan industri. Kami sudah fasilitasi kerjasama 2.612 SMK dengan 855 industri dalam 4.997 untuk revitalisasi sekolah-sekolah di luar Kemenperin,” terangnya.

Eko menuturkan, salah satu sekolah vokasi industri milik Kemenperin, yakni Politeknik Negeri Akademi Pimpinan Perusahaan (APP) Jakarta, pada tahun ini meluluskan 425 wisudawan siap kerja serta siap menyongsong era revolusi industri 4.0. ”APP Jakarta memiliki kompetensi di bidang logistik, antara lain handling delivery produk barang dan jasa, baik di dalam proses produksi maupun distribusi pemasaran,” ungkapnya.

Menurut Eko, keberadaan Politeknik Negeri APP Jakarta diharapkan mampu menjawab tantangan kebutuhan logistik bagi sektor industri. Karenanya, Kemenperin terus berupaya untuk menyempurnakan kurikulum terkait pendidikan kelogistikan di politeknik tersebut. Saat ini, BPSDMI Kemenperin sedang memfinalisasi kurikulum berbasis industri 4.0 yang juga akan diterapkan di politeknik lainnya.

“Harapannya tahun depan kurikulum tersebut juga bisa diterapkan di seluruh politeknik. Harus ada penyesuaian,misalnya pelajaran tentang coding dan programming. Kami sedang mengkaji lebih dalam untuk finalisasi kurikulum itu,” sebutnya.

Eko menambahkan, selain melakukan penyempurnaan kurikulum vokasi, Kemenperin juga terus mendorong para lulusan Politeknik, Akom, maupum SMK untuk memiliki sertifikasi internasional, sehingga SDM industri Indonesia memiliki daya saing di kancah global. Hingga saat ini, sudah ada beberapa sekolah di bawah naungan Kemenperin yang telah mengirimkan siswanya untuk praktikum di beberapa negara di seluruh dunia.

“Misalnya di SMK SMAK Bogor, praktik kerjanya di Belanda, ini juga membuka peluang bekerja di sana. SMK SMAK Padang di Malaysia, Thailand, China, Australia. Beberapa dari mereka pernah bekerja di Australia. Ada cukup banyak lulusan sekolah vokasi Kemenperin yang bekerja di luar negeri, terutama di industri petrokimia karena beberapa sekolah memang berbasis kimia,” paparnya.

Selain itu, Eko menyebut, guna menciptakan SDM industri yang berkompeten, Kemenperin juga sedang membangun Pusat Inovasi Digital Indonesia (PIDI 4.0) dan saat ini masih dalam proses pembangunan. Pusat inovasi tersebut ditargetkan bisa selesai tahun 2021.

“PIDI 4.0 memiliki lima pilar, pertama sebagai showcase untuk menunjukkan proses produksi pada skema industri 4.0 yang seperti apa. Kedua menjadi capability center untuk meningkatkan kapasitas, ketiga menjadi ekosistem, kemudian menjadi delivery center, dan terakhir untuk mentransformasi ke industri 4.0,” imbuhnya.

Sementara itu, Eksponen 98 Mahendra Utama mengatakan, problem pendidikan di Indonesia terus menuntut berbagai kebijakan pemerintah untuk mengatasinya. Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah adalah merombak kurikulum, menyelaraskan dengan perkembangan global namun tidak meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia.

”Yang perlu dipahami, perombakan kurikulum harus cermat dan tepat. Harus melalui berbagai kajian yang matang tentang problematika pendidikan itu dulu. Nanti akan ketemu garis besar membangun sumber daya manusia Indonesia dalam jangka panjang,” terang aktivis yang konsen terhadap pendidikan ini.

Bicara format kurikulum yang tepat, sambung dia, tentu tidak terlepas dari kondisi kurikulum 2013 (Kurtilas/K13), di mana banyak sekali permasalahan dalam praktik pelaksanaannya. ”Satu per satu dibedah. Apakah benar dengan kondisi saat ini. Ini banyak kelemahan sistem pendidikan yang berderet dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi,” jelasnya.

Misalnya saja dengan Kurtilas di bangku sekolah dasar (SD), siswa dijejali begitu banyak pelajaran dan tugas yang tak selalu jelas manfaatnya. Sementara guru juga dibebani seabreg administrasi yang terkadang dirasa mustahil selesai untuk satu tema dengan waktu terbatas antarsubtema di dalamnya, seperti tuntutan Kurtilas.

”Terkadang Indonesia juga kurang cermat dalam mengadopsi kurikulum luar negeri untuk diterapkan di Indonesia. Seharusnya, harus melihat bahwa kurikulum setiap negara pasti disesuaikan dengan ideologi, geografi, dan kultur sosial di negara itu. Jadi jelas bahwa kurikulum negara A atau B kurang pas diterapkan yang berideologi Pancasila, sebagai negara kepulauan, dan sebagai negara yang kaya akan budaya dan karakter khas Indonesia,” paparnya. (dim/fin/ful)

Komentar

Berita Lainnya