oleh

Politik Anggaran PSG Antarkan Hilmin Raih Doktor

SUMEKS.CO, -Pelaksanaan Program Sekolah Gratis (PSG) yang digagas Gubernur Sumsel dua periode Ir H Alex Noerdin SH dinilai sebagai sebuah gebrakan baru bagi dunia pendidikan, tak hanya di Sumsel melainkan juga di Indonesia.

Tema inilah yang akhirnya mengantarkan Hilmin,S.PdI,M.PdI untuk meraih gelar doktor strata tiga pada Program Pascasarjana (PPs) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang, Kamis (14/1) lalu.

Hilmin berhasil mempertahankan desertasi via daring berjudul Politik Pendanaan Pendidikan di Provinsi Sumsel (Studi Kasus PSG Sumsel tahun 2013-2019) dihadapan tim penguji yang diketuai Prof Dr H Duski Ibrahim,M.Ag.

“Selama kurun waktu enam tahun berjalan program sekolah gratis berdampak terhadap naiknya angka Indeks Pembangunan Manusia, angka partisipasi buta aksara juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan,” sebut Hilmin usai sidang doktoral di gedung PPS UIN Raden Fatah.

Dijelaskan pula oleh Hilmin yang kini sebagai tenaga ahli anggota DPD RI asal Sumsel, Eva Susanti ini PSG juga sangat membantu meringankan beban para orang tua siswa. Meski tak ditampik di awal pelaksanaannya tidak berjalan mulus lantaran adanya penolakan dari sejumlah daerah terkait sharing dana PSG dengan Pemprov Sumsel ini.

“PSG ini semoga bisa menjadi role model dan bagian dari politik anggaran. Karena bukan perkara mudah untuk mensinkronisasikan program yang notabene digagas oleh Pemprov dan mengajaj serta Pemkab dan Pemkot,” sebut Hilmin yang juga angkat topi kepada Gubernur Sumsel saat itu, H Alex Noerdin karena berkat kepiawaian dan komunikasi politik yang sangat baik akhirnya bisa menjalankan PSG yang dilaunching di tahun 2013 silam.

Doktor kelahiran Desa Srikembang, Ogan Ilir pada 11 Desember 1986 ini berharap meski saat ini PSG telah diubah dengan adanya UU Otonomi Daerah yang salah satunya mengatur kewenangan Pemprov hanya untuk SMA sederajat.

Namun,dirinya berharap ada PSG model baru yang bisa diprogramkan, semisal pemberian dana hibah oleh Pemprov untuk pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan pendidikan bagi kabupaten/kota.

“PSG ini bersifat top down yang apabila ingin dilanjutkan harusnya juga mengedepankan pola bottom up. Dimana sekolah harus terlebih dulu mengajukan rencana anggaran sekolah, bukan yang selama ini besarannya telah ditetapkan setiap bulannya,” pungkas Ketua Dewan Pakar Lembaga Riset Lingkar Publik Independen (LPI) ini. (Ril/fdl)

Komentar

Berita Lainnya