oleh

Politik Uang tak Terbukti, Caleg Lapor Balik

RUPIT – Dugaan politik uang di SP8, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara, nampaknya akan berbalik arah. Pasalnya, dugaan pelanggaran politik uang dengan ancaman pidana pemilu itu, dinyatakan tidak cukup bukti dan tidak berlanjut ke persidangan.

“Kita minta jika ada laporan mengenai sengketa pemilu, harus memenuhi kriteria yang ada seperti, ada saksi, ada terlapor, ada barang bukti dan dilaporkan secara resmi ke Bawaslu. Seperti kasus dugaan money politik di Nibung, tidak bisa kita sidangkan lantaran tidak ada bukti yang kuat,” Kata Ketua Bawaslu Muratara, Munawir saat menyampaikan materi di acara silaturahmi di Pemkab Muratara, Kamis (25/4).

Dia mengungkapkan, upaya seperti menggunakan keluarga atau saksi luar yang dipakai caleg untuk melakukan money politik dapat menjadi celah yang sulit untuk diungkapkan dan dibuktikan.

“Kenapa kami tidak berani melanjutkan, karena alat bukti tidak memenuhi yang ditangkap warga bukan caleg bersangkutan,” timpalnya.

Hingga saat ini sudah ada tiga laporan yang masuk ke Bawaslu Muratara, terkait permasalahan pemilu. Dua kasus mengenai dugaan money politik di Nibung dan Karang Jaya, sedangkan satu lagi mengenai pelanggaran administrasi.

Terpisah, Waroko, caleg Partai Demokrat yang dilaporkan mengenai dugaan politik uang di Kecamatan Nibung mengaku, pihaknya sudah menjalani prosedur yang berlaku dan kondisi itu sudah dinyatakan tegas Bawaslu, apa yang ditudingkan terhadap mereka tidak menyalahi aturan.

“Saya memberi uang insentif untuk saksi luar, lengkap ada surat mandatnya, tapi kami dituding melakukan money politik dan korban dipukuli. Setelah dinyatakan Bawaslu tidak menyalahi aturan, kami akan gugat balik si pelapor karena sudah mencemarkan nama baik,” ungkapnya. (cj13)

Komentar

Berita Lainnya