oleh

Polri Sebut Pecat Anggotanya yang LGBT Sesuai Aturan

JAKARTA – Seorang oknum anggota Polri berinisial TT yang mempunyai kelainan seksual melakukan gugatan kepada institusinya, terutama Polda Jawa Tengah. Dia menggugat karena tak terima dipecat dari pekerjaannya lantaran kelainan seksual.

Pemecatan tersebut dinilai TT sebagai bentuk diskriminasi dari Polda Jateng. Akibat pemecatan, TT kehilangan pekerjaaan. TT pada 18 Oktober 2017, dinyatakan melanggar Peraturan Polri tentang kode etik, yaitu Perkap No 14 Tahun 2011, dan resmi mendapat pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), pada 27 Desember 2018.

TT sempat melakukan upaya banding ke komisi banding, tapi ditolak. Ternyata TT, tak menyerah, dia kemudian melakukan upaya lain dengan menggugat Polda Jateng, khususnya Kapolda ke PTUN Semarang, pada 26 Maret 2019 yang hingga saat ini masih berjalan.

Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menegaskan, proses pemecatan TT sudah sesuai aturan yang berlaku. Dan alasan TT diberhentikan, karena kelainan seks termasuk melanggar norma agama dan kesopanan, serta melanggar Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

“Tercantum pada pasal 19 ayat 1 ‘Pasal dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya: pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia’,” jelas Dedi kepada awak media, Jumat (17/5).

Dedi menyebut, kelainan seksual yang dimiliki TT memang tidak termuat khusus dalam aturan tersebut. Namun Polri menilai perilaku itu jelas telah bertentangan dengan norma agama dan kesopanan.

“Ya, pada norma agama dan kesopanan jelas bahwa LGBT masih menjadi hal yang tabu. Dan tidak diakui secara yuridis oleh negara. Sehingga dari hal tersebut tersirat bahwasanya anggota Polri tidak boleh LGBT dan memiliki kelainan atau disorientasi seksual,” tegas Dedi.

Lebih jauh, diakui Dedi, dalam aturan terkait kasus TT ini juga dituangkan dalam Perkap No 14 Tahun 2011. Di situ disebutkan, setiap anggota Polri terikat dan wajib menaati Kode Etik Profesi Kepolisian.

“Dan di Pasal 7 ayat 1 poin b dinyatakan, ‘Anggota Polri wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi dan kehormatan Polri’ dan pada Pasal 11 disebutkan Anggota Polri wajib ‘Menaati, menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal dan norma hukum’,” jelas Dedi.

Namun Dedi juga mengakui, kelainan seks bukan menjadi dasar utamanya Polri memecat tidak hormat TT. Tapi ada penyebab utama lain yakni yang bersangkutan telah melakukan pelecehan seksual.

“Penyebab utama yang bersangkutan karena terlibat pelecehan seksual sehingga di-PTDH secara resmi, pada 27 Desember 2018 dengan pangkat terakhir brigadir. Dan terakhir, TT tugas sebagai anggota Subdit Wisata Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jawa Tengah,” terang Dedi.

“Jadi, dasarnya dia dipersangkakan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi. Dalam Sidang kode etik dia dijatuhi sanksi bahwa perilaku TT adalah perbuatan tercela, didukung dengan yang bersangkutan tidak masuk kantor, meninggalkan tugas tanpa izin ke Singapura,” imbuh Dedi. (Mhf/gw/fin)

Komentar

Berita Lainnya