oleh

PP Muhammadiyah Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Teror Pembunuhan di UGM

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti menegasakan, pihaknya tidak memiliki kaitan apa pun dengan kasus diskusi bertajuk “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.

Diskusi yang diikuti sejumlah akademisi itu digelar oleh Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Jogyakarta. Masalah menjadi makin panjang ketika ada nama (ormas) Muhammadiyah Klaten dicatut namanya dalam diskusi tersebut.

“Saya menduga orang tersebut oknum yang hanya menebar teror dan mengandu domba Muhammadiyah dengan pihak lain. Karena terbukti nomor handphone yang dipakai berbeda,” ujar H Abdul Mu’ti kepada wartawan, Sabtu (30/5).

PP Muhammadiyah juga meminta kepada kepolisian untuk dapat melacak pemilik nomor handphone oknum tersebut. Termasuk klarifikasi kepada pihak UGM.

“Kami PP Muhammadiyah tidak tahu dan tidak tahu menahu soal seminar mahasiswa di UGM. Kalau ada oknum yang mengatasnamakan Muhammadiyah jelas bukan atas persetujuan dan sepengetahuan Muhammadiyah, termasuk Muhammadiyah Klaten,” tegasnya.

Sebagai organisasi  yang bergerak dalam pendidikan, Muhammadiyah sejak awal sangat mendukung nalar kritis dan kajian ilmiah sebagai bagian dari amar ma’ruf nahi munkar. Muhammadiyah menolak dan menentang cara-cara kekerasan dalam bentuk apapun dalam menyampaikan gagasan dan dakwah.

“Karena itu cara-cara kekerasan, termasuk teror seperti yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Muhammadiyah, jelas bukan merupakan karakter dan kepribadian kader dan warga Muhammadiyah,” ungkapnya.

Sementara, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten, Abdul Rodhi menegaskan, pihaknya tidak pernah terlibat dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UGM tersebut.

“Bahwa ‎Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten tidak terkait dan tidak bertanggung jawab atas tindakan teror pelaksanaan aktivitas akademik dimaksud,” kata Rodhi.

Oleh sebab itu Pimpinan Daerah Muhammadiyah Klaten mengeluhkan adanya pencatutan nama tersebut terhadap aktifitas diskusi di UGM tersebut.

“Kami mengecam pencatutan nama ormas Muhammadiyah Klaten dalam tindakan teror pelaksanaan diskusi tersebut yang dalam merusah nama baik Muhammadiyah. Sehingga berpotensi mengadu domba dan memecah belah persatuan serta kesatuan masyarakat,” ungkapnya.

Oleh sebab itu Pengurus Daerah Muhammadiyah meminta pihak kepolisian turun tangan untuk menindak tegas oknum pelaku pencatutan nama tersebut. Sehingga tidak menimbulkan keresahan di masyarakat.

“Mendesak pihak kepolisian republik Indonesia mengusut tuntas tindakan pidana pencatutan nama, fitnah, ancaman, teror dan intimidasi terhadap penyelenggaran diskusi tersebut,” pungkasnya.

Diketahui, persoalan diskusi yang berujung teror itu bermula dari sekelompok Fakultas Hukum UGM yang tergabung dalam
Constitusional Law Society (CLS) akan menggelar diskusi pada 29 Mei 2020 dengan tema ‘Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan’ namun terpaksa dibatalkan.

Dekan Fakultas UGM Sigit Riyanto dalam keterangan tertulis mengatakan, pembatalan itu lantaran pembicara, moderator dan narahubung agenda diskusi, serta ketua CLS mendapat teror dan ancaman pembunuhan sejak malam sebelumnya.

Teror itu, mulai dari pengiriman pemesanan ojek online ke kediaman sejumlah mahasiswa, ada teks ancaman pembunuhan, telepon asing, hingga adanya beberapa orang yang mendatangi kediaman mereka.

“Tak hanya itu, teror dan ancaman ini berlanjut hingga tanggal 29 Mei 2020 dan bukan lagi hanya menyasar nama-nama tersebut, tetapi juga anggota keluarga yang bersangkutan, termasuk kiriman teks berikut kepada orang tua dua orang mahasiswa pelaksana kegiatan,” ungkap Dekan Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto, Sabtu (30/5).

Sigit menjelaskan, agenda diskusi tersebut murni kegiatan mahasiswa untuk melakukan diskusi ilmiah sesuai dengan minat dan konsentrasi keilmuan mahasiswa di Bidang Hukum Tata Negara. Awalnya diskusi tersebut berjudul “Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan.”

Viralnya poster diskusi tersebut diduga dipicu oleh tulisan dosen Fakultas Teknik Sekolah Pascasarjana UGM Bagas Pujilaksono Widyakanigara, di salah satu media massa dengan judul “Gerakan Makar di UGM saat Jokowi Sibuk Atasi Covid-19”.

Lalu, Mahasiswa pelaksana CLS, langsung membuat klarifikasi dengan menjelaskan maksud kegiatan diskusi. Mereka juga mengubah judul agenda diskusi disertai permohonan maaf.

“Pada saat itu jumlah pendaftar sudah 250 orang,” ujar Sigit.

Diketahui, salah satu teror juga mencatut ormas Muhammadiyah Klaten pun mampir ke handphone Sigit,

“Halo pak. Bilangin tuh ke anaknya ******* Kena pasal atas tindakan makar. Kalo ngomong yg beneran dikit lahhh. Bisa didik anaknya ga pak!!! Saya dari ormas Muhammadiyah Klaten. Jangan main-main pak. Bilangin ke anaknya. Suruh datang ke polres sleman. Kalo gak apa mau dijemput aja? Atau gimana? Saya akan bunuh keluarga bapak semuanya kalo ga bisa bilangin anaknya,” demikian salah satu ancaman yang dikirimkan melalui nomor ponsel pengancam pada tanggal 29 Mei 2020 pukul 13.17-13.19 WIB.

Tak hanya teror, kata Sigit, nomor telepon dan akun media sosial perorangan dan CLS diretas pada 29 Mei 2020. Peretas menyalahgunakan akun media sosial untuk menyatakan pembatalan agenda diskusi, sekaligus mengeluarkan (kick out) semua peserta yang telah masuk grup diskusi. Saat ini, akun instagram CLS sudah tidak dapat diakses.

“Demi alasan keamanan, pada siang hari tanggal 29 Mei 2020 siang, mahasiswa penyelenggara kegiatan memutuskan untuk membatalkan kegiatan diskusi tersebut,” ucap Sigit.

Berdasarkan kejadian ini, Fakultas UGM mengecam berita provokatif dan tidak berdasar terkait dengan kegiatan akademis yang kemudian tersebar di berbagai media dan memperkeruh situasi.

Selain itu, Sigit juga menyatakan pihaknya mengecam sikap dan tindakan intimidatif terhadap rencana kegiatan diskusi yang berujung kepada pembatalan acara.

“Fakultas Hukum UGM perlu untuk melindungi segenap civitas akademika, termasuk semua yang terlibat di dalam kegiatan tersebut, terlebih dengan terjadinya intimidasi, teror dan ancaman yang ditujukan kepada pihak-pihak di dalam kegiatan tersebut, termasuk keluarga mereka,” ujar Sigit.

Terkait dengan adanya ancaman tersebut, dalam pernyataan tersebut, Fakultas UGM mengapresiasi dan mendukung kegiatan diskusi akademik tersebut.

“Kegiatan ini merupakan salah satu wujud kebebasan akademik dan kebebasan berpendapat yang selayaknya kita dukung bersama.”(jp/rdr/jawapos)

 

Komentar

Berita Lainnya