oleh

Presiden dan Menkominfo Divonis Bersalah, Dewan Presidium Papua: Terimakasih…

JAKARTA – Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Hal itu terkait pemblokiran atau pelambatan koneksi internet di Papua saat terjadi kerusuhan pada 2019 lalu. Gugatan terhadap pemerintah itu sendiri sebelumnya diajukan SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Putusan itu diapresiasi tokoh muslim Papua Thaha Al Hamid.

Menurutnya, putusan ini dapat memberikan secercah harapan dalam penegakan hukum di Tanah Air, khususnya di Papua.

“Ini suatu perspektif yang bagus dalam soal penegakan hukum di Indonesia, dan itu menunjukkan bahwa PTUN concern,” ujarnya kepada RMOL, Rabu (3/6/2020).

Hal lain yang disorotnya adalah kedudukan sama di depan hukum dan tak memandang status atau jabatan yang disandang seseorang. “Semua sama di mata hukum, apakah itu presiden maupun menteri,” sambungnya.

Sekjen Dewan Presidium Papua ini mengatakan, pada saat kerusuhan, sejumlah kalangan memang mengeluhkan pembatasan komunikasi. “Hampir seluruh masyarakat Papua, apalagi wartawan merasa benar-benar kesulitan berkomunikasi, dalam situasi yang tidak nyaman,” bebernya.

Ia berujar, mungkin dengan pemblokiran internet seoalah-olah situasi bisa dikendalikan.

“Tapi juga di lain sisi, komunikasi sosial susah sekali,” ungkap dia.

Dirinya berharap adanya keputusan ini dapat membuka jalan bagi siapa pun yang melakukan pelanggaran baik itu setingkat presiden maupun menterinya.

“Ya sukur PTUN bisa menyelami, menangkap, dan bisa memberi keputusan itu. Terima kasih, itu baik sekali,” harapnya.

Untuk diketahui, kebijakan pemblokiran internet di Papua dan Papua Barat terjadi pada saat kerusuhan pecah pada Agustus 2019 lalu.

Selanjutnya, gugatan dilayangkan SAFEnet Indonesia dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yang terdaftar di PTUN dengan nomor 230/6/2019/PTUN-Jakarta.

Pihak tergugat yakni Menkominfo dan Presiden Jokowi. Mereka mempersoalkan sikap pemerintah Indonesia yang melakukan pemutusan internet pada 19 Agustus 2019 dan pemblokiran internet pada 21 Agustus di Papua dan Papua Barat.

Pembatasan akses itu sendiri dengan alasan untuk mengurangi penyebaran hoaks dan meminimalkan penyebaran konten negatif yang dapat memprovokasi ketika terjadinya aksi massa di Papua.(rmol/ruh/pojoksatu)

Komentar

Berita Lainnya