oleh

Prihatin Kondisi Palembang, Ratusan Ulama Gelar Mudzkarah

PALEMBANG – Sedikitnya 150-an alim ulama yang ada di Kota Palembang berkumpul di Graha Al-Halim di Jl Dr M Isa, Rabu pagi (27/2) dengan menggelar silaturahmi dan mudzakarah.  

Kedatangan mereka salah satunya menyikapi situasi terkini Kota Palembang yang kini menjelma menjadi sebuah kota megapolitan dengan berbagai dinamikanya dan perkembangannya baik yang positif hingga negatif.

Salah seorang tokoh budaya pengembangan islam sekaligus ulama Kota Palembang, Prof Dr H Jalaluddin,MA yang didaulat menyampaikan pemaparannya menjelaskan di abad ke-81 Palembang pernah didaulat menjadi pusat sejarah peradaban islam di nusantara.

Salah satunya karena pada masa itu masyarakat di Palembang yang begitu kental dengan adat istiadat dan yang bersendikan ajaran islam.

“Namun, saat ini keberadaan dari ajaran islam di Palembang perlahan tapi pasti sudah mulai terkikis bahkan coba untuk dihilangkan oleh pihak-pihak luar yang memasukkan unsur budaya modern berkedok pariwisata,” ungkap Jalaluddin yang juga mantan Rektor IAIN Raden Fatah Palembang (sekarang UIN Raden Fatah,red) ini lugas.

  Penggagas sekaligus yang menginisiasi mudzakarah alim ulama ini, Kms H Halim Ali yang dikenal sebagai salah seorang tokoh masyarakat Palembang mengaku prihatin saat ini visi Palembang Darussalam yang mengamalkan nilai-nialai ajaran islam sudah mulai tergerus.

Salah satu penyebabnya karena sikap umaro (pemerintah) yang sepertinya tidak serius dalam mengusung konsep Darussalam ini.

“Melalui kegiatan silaturahmi sekaligus mudzakarah alim ulama ini kita satukan persepsi bagaimana mengembalikan ikon Palembang Darussalam yang hakiki yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran islam. Karena ulama sebagai warisatul anbiya atau pewaris para nabi berkewajiban untuk mengawal ini,” pinta Halim.

Salag satunya akibat maraknya kegiatan-kegiatan yang sama sekali tidak mencerminkan ke-darussalaman Kota Palembang seperti rencana penyelenggaraan festival di kawasan Jl Rajawali pada 14-16 Februari 2019 lalu yang dinilai sangat bertolak belakanh dengan cerminan budaya warga Palembang.

“Untungnya festival tersebut batal dilaksanakan setelah kami bersama sejumlah elemen masyarakat menyatakan penolakan. Dan pihak kepolisian dalam hal ini Polda Sumsel tidak mengeluarkan izin keamanan untuk penyelenggaraan festival yang menurut kami lebih banyak mudharat ketimbang manfaatnya,” ucap Halim.

Tak hanya itu, persoalan maraknya tempat hiburan malam atau kafe remang-remang berkedok rumah makan di sejumlah wilayah di Kota Palembang juga menjadi perhatian dalam mudzakarah alim ulama kali ini.

Anggota DPR RI asal Sumsel, Ustadz H Iqbal Romzi menyatakan selama ini fakta-fakta tindak kemaksiatan dan kemungkaran berkedok pariwisata kerap terjadi di kota-kota besar, tak terkecuali di Kota Palembang.

“Harusnya diberikan masukan kepada umara atau pemerintah kota agar tidak mendukung tumbuh suburnya kemaksiatan. Jika perlu diusulkan untuk dibuatkan semacam perda yang pada gilirannya diharapkan agar Palembang Darussalam ini bisa terwujud,” imbuhnya.

Pandangan senada disampaikan ketua Forum Umat Islam (FUI) Sumsel, Drs H Umar Said yang mengingatkan seluruh alim ulama yang hadir akan pandangan di masyarakat. Bahwa ketika muncul gerakan untuk menegakkan amal makruf nahi munkar yang digalang alim ulama biasanya akan muncul reaksi seolah-olah terjadi tindakan in-toleransi dan diskriminasi.

“Sekarang gencar dilakukan upaya multikulturalisme dengan mengeneralisir kegiatan-kegiatan keagamaan yang tak jarang bertolak belakang dengan visi Palembanh Darussalam. Pemkot dalam hal ini instansi terkait harusnya sebelum mengeluarkan izin untuk penyelenggaraan event yang berkaitan dengan perayaan hari besar agama harusnya terlebih dulu berkoordinasi dengan institusi keagamaan macam MUI dan lainnya,” pinta Umar.(kms)

Komentar

Berita Lainnya