oleh

Proyek Makam Rugikan Negara Rp697 Juta

Jaksa Tahan Mantan Pejabat

PAGARALAM – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Pagaralam menetapkan tersangka atas proyek pembangunan pagar makam di salahsatu dinas.

Dalam pers release bersama awak media di ruang rapat Kejari Pagaralam, Senin (29/6), dugaan kuat penyelewengan penggunaan anggaran APBD senilai sekitar Rp6,3 miliar tersebut, Negara dirugikan hampir Rp700 juta (Rp.697.494.937).

Diungkapkan Kajari Pagaralam, M Zuhri SH MH, dalam kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) tersebut, menyeret mantan Kepala Dinas, yakni SU. Mantan pejabat ini dilakukan penahanan oleh Jaksa setelah cukup bukti pada Senin (29/6) sekira pukul 15.30 WIB.

Untuk peran tersangka dalam kasus proyek makam ini selaku pengguna anggaran sekaligus pejabat pembuat komitmen (PPK) beserta DH salah satu staf yang berdinas di pemkab Pagaralam.

“Alasan penahanan terhadap tersangka SU ini, adanya komitmen fee yang diberikan oleh pihak kontraktor kepada tersangka. Selain itu, pelaksanaan surat perintah kerja (SPK) ternyata dilakukan pihak lain diluar kontrak atas perjanjian sepihak oleh tersangka,” beber Kajari seraya mengatakan mulai hari ini tersangka ditahan selama 20 hari kedepan dan sudah kita titipkan di La[as Klas III Pagaralam dan bisa diperpanjang apablila ada permintaan dari penyidik kepada penuntut umum.

Ditambahkan  Kasi Intel Lutfi Fresly SH MH didampingi Kasi Pidsus Willy Prambudya SH MH, adapun proyek pagar makam ini anggaran APBD tahun 2017 senilai 6,3 miliar. Dana tersebut untuk pembangunan pagar makam sebanyak 43 paket. “Dalam pengusutan kasus ini, kita mendapati temuan 18 paket yang bermasalah,” ujarnya.

Willy mengakui, bahwa untuk pengusutan perkara pagar makam ini, penyidik menemukan sejumlah hambatan hambatan. Mulai dari pengukuran ulang sejumlah paket pengerjaan yang bermasalah. Hal ini untuk keperluan audit kerugian Negara.

“Sekitar tiga kali kita cek ulang sekaligus pengukuran bangunan untuk menghitung besarnya kerugian Negara. Itu dilakukan dengan mendatangkan tim ahli independ dan juga waktu yang tak singkat menunggu hasil audut dari BPKP,” ujarnya seraya mengatakan awalnya direncanakan beberapa bulan lalu namun hanya karena situasi tak kondusif dikarenakan adanya pandemic Covid 19. (ald)

Komentar

Berita Lainnya