oleh

PT KAI Tak Ada Kontribusi Bagi Daerah

-Sumsel-183 views
SUMEKS.CO, MUARA ENIM – Meski manajemen PT KAI mengeruk keuntungan cukup besar di Kabupaten Muara Enim lewat aktivitas angkutan batubara dari tambang PT BA Tbk Tanjung Enim, namun perusahaan ini sama sekali tidak memberikan montribusi bagi Kabupaten Muara Enim selaku daerah penghasil.

Terbukti, manajemen PT KAI selalu meminta biaya sewa kepada Pemkab Muara Enim, terkait penggunaan aset PT KAI yang akan dikelola Pemkab Muara Enim.

Parahnya lagi, masalah pengamanan pintu perlintasan sebidang kereta api,  yang berada dalam Kota Muara Enim, pihak PT KAI sepenuhnya membebankan kepada Pemkab Muara Enim. Padahal perlintasan sebidang tanpa palang pintu tersebut sudah banyak menelan korban jiwa.

Meski dua unit palang pintu perlintasan sebidang yang berada dalam Kota Muara Enim telah dibangun. Namun sudah satu tahun lebih pintu palang pintu perlintasan itu selesai dibangun, tetapi belum juga difungsikan pihak PT KAI.

“Ya sangat kecewa dengan sikap PT KAI. Itu dari zaman pak H Kalamudin (mantan bupati Muara Enim) kita memfasilitasi, termasuk petugas kita siapkan. Petugas  dilatih dengan biaya kita yang menjaga pintu perlintasan,” tegas Sekda usai di GOR Pancasila, Rabu (24/10).

Menurutnya, mestinya masalah penggajian petugas penjaga pintu perlintasan tersebut dari pihak PT KAI. “Kita berharap PT KAI punya inisiatif untuk memberikan pengamanan kepada masyarakat Muara Enim, agar tidak lagi terjadi kecelakaan,” pintanya.

Selain itu, Sekda telah meminta respon dari PT KAI soal pintu perlintasan yang telah lama selesai dibangun itu agar bisa difungsikan. Namun sampai sekarang pihak PT KAI belum ada respon.

“Masalah pengkajian itu, kita siap bekerjasama kalaupun harus ada sharing, untuk duduk bersama. Untumanya masalah pintu perlintasan yang ada dalam kota Muara Enim karena korban terus berjatuhan,” jelasnya.

Padahal, kata dia, anggaran yang diperlukan tidak terlalu besar. Untuk lintas tertentu bisa pakai underpass seperti pintu perlintasan menuju rumah tumbuh. “Pemda siap sharing, namun PT KAI segalanya yang berkaitan penggunaan asetnya minta sewa, inilah sudah tidak wajar,” tegasnya.

Contohpihak PT KAI minta sewa soal pemakaian lahan asetnya untuk penataan taman adipura. Padahal Pemkab Muara Enim punya kewenangan, punya kapasitas untuk mengatur karena sepenuhnya menjadi kewenangan bupati.

Ketika ditanya, apakah ada rencana Pemkab Muara Enim untuk mengenakan pajak tertentu kepada PT KAI. “Memang ada wacana penarikan pajak PBB, saya sudah pinta, tapi sampai sekarang belum bisa dikenakan pajak PBB,” jelasnya.

Sekda mengaku PT KAI belum ada memberikan kontribusi kepada Pemkab Muara Enim masalah angkutan batubara. Masalah kontribusi angkutan belum ada. Kontribusi yang diharapkan memberikan fasilitas kepada Muara Enim. “PT KAI tak ada kontribusi bagi daerah,”tegasnya. (ozi)

Komentar

Berita Lainnya