oleh

PT MHP Optimalisasi Lahan Seluas 679,74 Hektar

Diminta Pasang Patok Tapal Batas

MUARA ENIM – Untuk mengantisipasi rawan perambahan dan kebakaran hutan, PT Musi Hutan Persada (MHP) akan melakukan Optimalisasi Laham Kawasan Hutan Konsensi PT MHP seluas 679,74 hektar di wilayah Kabupaten Muara Enim.

Hal tersebut terungkap pada kegiatan Rapat Rencana Optimalisasi Lahan Kawasan Hutan Konsensi PT MHP yang rawan perambahan dan kebakaran hutan diruang rapat Serasan Sekundang Pemkab Muara Enim, Rabu (9/6).

Rapat tersebut dipimpin oleh Kabag Pemerintahan Asarli Manudin, didampingi Kasdim 0404/Muara Enim Mayor Inf Sugeng, Kasat Intel Polres Muara Enim AKP Aan Sumadi dan perwakilan Kejari Muara Enim. Selain itu dihadiri oleh Kasat Pol PP AM.Musadeq (Kasat Pol PP), Danramil Rambang Lubai Kapten Inf Sugiyanto, Danramil Lawang Kidul Kapten Inf Firwanda, dan pejabat lainnya. Sedangkan dari pihak PT MHP dihadiri oleh Deputy GM Pengamanan Hutan dan Sosial (PHS) PT MHP, Harnadi Panca Putra, Supt PHS PT MHP Adi Amanto, Camat Tanjung Agung Sahlan, Camat Rambang Herry Mulyawan, dan sekitar 20 orang para undangan.

Menurut Deputy GM Pengamanan Hutan dan Sosial (PHS) PT MHP Harnadi Panca Putra, bahwa keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor SK 799/Menlhk/Setjen/HPL.0/10/2019 tentang perubahan keputusan Menteri Kehutanan nomor 38/Kpts-II/1996 tanggal 29 Januari 1966 kepada PT Musi hutan Persada diberikan hak pengusahaan hutan tanaman industri atas areal hutan seluas sekitar 287.333 hektar yang terletak di provinsi Sumatera Selatan.

Atas dasar ini, pihaknya berencana akan melakukan optimalisasi lahan dikawasan konsensi PT MHP yakni tepatnya pada unit 2 Merbau, unit 3 Gemawang dan unit 5 Sodong unit-unit tersebut masuk ke dalam area kerja wilayah 1 Suban jeriji dan dan juga wilayah administrasi Kabupaten Muara Enim.

Adapun kegiatan optimalisasi ini, lanjut Harnadi, merupakan langkah PT MHP dalam rangka mengatasi pengrusakan hutan, perambahan lahan dan juga kebakaran hutan. Untuk luasan yang masuk rencana optimalisasi lahan adalah sebagai berikut unit 2 Merbau seluas 83,63 hektar unit 3 Gemawang seluas 455,94 hektar unit 5 Sodong seluas 140,17 hektar, sehingga total luasan yang akan dilakukan optimalisasi lahan adalah 679,74 hektar.

“PT MHP meminta dukungan dari pihak-pihak terkait guna kelancaran kegiatan optimalisasi lahan pada areal yang rawan perambahan dan kebakaran hutan tersebut,” harapnya.

Mengenai masalah tapal batas, sambung Harnadi, pihaknya telah meminta pihak ketiga untuk melakukan pengukuran tapal batas tersebut. Dan khusus untuk di wilayah Kabupaten Muara Enim untuk tapal batas hampir 100 persen selesai. Mudah-mudahan dengan adanya kerjasama dari semua pihak permasalahan lahan antara PT MHP dan masyarakat bisa diselesaikan secepatnya sesuai aturan yang berlaku. “Kami tidak ingin menzholimi masyarakat begitu juga sebaliknya. Kami ingin berusaha bersama masyarakat,” tutupnya.

Kepala UPTD KPH Wilayah IX Suban Jeriji Amsyahrudin, bahwa PT MHP adalah hanya sebagai pengelolah sebagai pemegang izin, sedangkan pemilik lahan adalah negara melalui Kementrian Kehutanan. Mengenai ada permasalahan sengketa lahan dengan masyarakat harusnya tidak terjadi lagi sebab PT MHP sudah mengusahakan lahan tersebut selama 31 tahun. Untuk itu, PT MHP harus secepatnya menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk masalah patok dan tapal batas.

Sementara itu Kabag Pemerintahan Asarli Manudin, bahwa Pemkab Muara Enim adalah sebagai penengah dalam permasalahan sengketa lahan antara PT MHP dan masyarakat. Untuk itu, permasalahan tersebut harus cepat diselesaikan dan dicari solusi terbaik sesuai aturan yang berlaku. Dan kepada PT MHP, untuk segera juga menyelesaikan masalah tapal batas berikut pemasangan patoknya sehingga batasnya jelas tidak meraba-raba. “Kami berkewajiban menjaga Investor, tapi rakyat juga harus dijaga,” kata mantan Camat Muara Enim ini.(ozi/nop)

Komentar

Berita Lainnya