oleh

PTS Minta Keringanan PBB

PALEMBANG – Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta (ABPPTSI) Indonesia Cabang Sumsel dikabarkan akan segera surati pemerintah daerah. Hal itu terkait permohonan keringanan atas pajak bumi dan bangunan (PBB).

“Kita mau berkoordinasi dulu bagaimana wilayah-wilayah lain sudah diberikan keringan PBB oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat. Bahkan ada yang mendapat potongan 50 persen,” kata ABPTSI Sumsel Dr Sunda Ariana kepada SUMEKS.CO. Kamis (18/11).

Memahami kondisi berada di wilayah hitam putih, pihaknya mencoba untuk tidak gegabah meski terjadi paceklik perguruan tinggi swasta (PTS). Diantaranya kuota mahasiswa baru tidak mencapai target. Berimbas, income PTS mengalami drop yang sejatinya memerlukan perhatian intensif dari banyak pemangku otoritas.

“Dengan rujukan dan data yang sudah dilakukan oleh Pemda lain, baru akan memproses dengan beberapa PTS di Sumsel. Tanpa data akurat khawatir salah,” ujar Rektor Universitas Bina Darma ini.

Hal yang sama diungkapkan Rektor Universitas Palembang Zulkifli S Mukti SH melalui Wakil Rektor IV Ir Joni Rompas MP. Joni mendukung usulan ABPPTSI Sumsel. Lantaran sebagai anggota yang tergabung dalam asosiasi tersebut juga cukup terbebani akibat badai prahara pandemi COVID-19.

“Terus terang saja selama pandemi ini pendaftaran mahasiswa baru Unpal kemarin hanya 30 persen dibandingkan tahun lalu. Contoh, kita biasanya menerima 500-600 mahasiswa baru. Kali ini tidak sampai separuh lebih kurang hanya 200 mahasiswa, jadi terasa benar pengurangan itu,” ungkapnya.

Dimana Unpal sebagai instansi nirlaba yang mempunyai 4 Fakultas dan 6 Prodi menaruh harapan permohonan yang akan segera dilayangkan ini dapat menjadi perhatian dan dipertimbangkan pemerintah pemangku otoritas.

“Besar harapan pemerintah bisa mengakomodir keingian kita (PTS). Ini bukan pembebasan melainkan keringanan pembayaran pajak. Yang dananya tidak sedikit. Kalau itu bisa ditutupi, semua PTS di Sumsel akan dapat membiayai operasional yang lain,” cetusnya.

Sementara itu Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Setda Sumsel Prof Edward Juliarta, mengungkapkan urusan Pajak Bumi dan Bangunan ini merupakan wilayah pemerintah kabupaten/kota. Akan tetapi pemerintah dalam hal ini Gubernur Sumsel H Herman Deru telah menghimbau untuk pemkab/pemkot untuk dapat mempertimbangkan permohonan itu.

“Sebaiknya segera ajukan surat secara resmi, jadi bisa kita tindaklanjuti. Karena PBB kan bukan ranah provinsi melainkan kabupaten/kota. Yang kita harapkan tidak perlu mengajukan mestinya mereka (pemkab/pemkot) sudah tahu kondisi ini,” pungkasnya. (bma)

Komentar

Berita Lainnya