oleh

Puan, Anita dan Perempuan di Parlemen Indonesia

-Opini-111 views

Oleh : Maspril Aries
Wartawan Utama/ Penggiat Kaki Bukit Literasi

Pemilihan umum (Pemilu) 2019 hasilnya telah menorehkan sejarah parlemen di Indonesia dan juga di Sumatera Selatan (Sumsel). Parlemen Republik Indonesia dan DPR RI dan DPRD Sumsel sama-sama mencatat sejarah, untuk pertama kalinya perempuan menjadi pemimpin atau Ketua DPR dan Ketua DPRD.

DPR RI dalam lima tahun ke depan (2019 – 2024) akan dipimpin Puan Maharani seorang politisi senior perempuan dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan dan DPRD Sumsel periode 2019 – 2024 juga akan dipimpin RA Anita Noeringhati politisi senior perempuan dari Partai Golkar.

Tulisan ini bukan ingin membandingkan antara dua politisi perempuan tersebut, tapi ada pesan penting yang tersimpan dari perjuangan dua politisi perempuan tersebut, yakni dunia politik bukan hanya milik kaum laki-laki dan suara perempuan bisa lebih mewarnai produk legislasi.

Kepada wartawan Puan Maharani yang sebelumnya duduk di eksekutif sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) mengatakan, “Ternyata politik itu bukan suatu hal yang tabu (buat perempuan), politik itu dinamikanya berkembang, sangat dinamis, dan ternyata bisa juga menghasilkan perempuan-perempuan yang nantinya bisa membawa manfaat bagi Indonesia.”

Puan Maharani dan Anita Noeringhati membuktikan, perempuan berkarir di politik bisa mencapai puncak prestasi yakni memimpin parlemen. Puan Maharani akan memimpin 575 anggota parlemen DPR RI dan Anita Noeringhati akan menjadi nakhoda bagi 75 anggota DPRD Sumsel. Sebagai Ketua DPR perempuan pertama, Puan berharap hal ini bisa menjadi inspirasi bagi perempuan-perempuan Indonesia.

Sejarah Perempuan Parlemen

Sejak Indonesia merdeka adanya banyak beragam jabatan politik pernah disandang perempuan Indonesia. Bangsa Indonesia patut berbangga karena berhasil menapaki capaian penting dalam demokrasi dan kesetaraan hak berpolitik. Indonesia pernah dipimpin presiden perempuan. Megawati Soekarnoputri menjadi Presiden kelima Republik Indonesia menjabat sejak 23 Juli 2001 sampai 20 Oktober 2004.

Perempuan Indonesia terjun ke politik atau parlemen tidak lepas dari kiprah dalam partai politik. Pada 1948 berdiri Partai Wanita Rakyat (PWR). PWR yang dipimpin Nyi Sri Mangunsarkoro aktivis Taman Siswa merupakan partai pertama yang mengantarkan para aktivisnya dalam Komite Nasional Pusat (KNP) – cikal bakal DPR/MPR. PWR menempatkan tiga wakil di KNP, yaitu Danilah Sjamsudin Sutan Makmur, M.D. Hadiprabowo, dan Nyi Sri Mangunsarkoro.

Selain PWR juga ada Wanita Demokrat Indonesia (WDI) yang dipimpin Ny. Soetarman, Wakil Ketua Ny. S Koempoel. Sekretaris (Penulis), Ny. Armijn Pane, Sekretaris II, Ny. Winoto, dan Bendahara Ny. Manai Sophian. Pada Pemilu pertama Indonesia tahun 1955 kedua partai perempuan tersebut gagal memperoleh kursi di parlemen.

Kemudian pada era reformasi hadir partai politik yang dipimpin perempuan. Selain Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua PDI Perjuangan, juga pernah ada Partai Nasional Indonesia (PNI) Soepeni, Partai Krisna (Kristen Nasional) dipimpin Clara Sitompul dan Partai MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong_ yang dipimpin Siti Aminah Sugandhi (Mien Sugandhi). Pada Pemilu 1999 tiga partai tersebut gagal memperoleh kursi di parlemen sealnjutnya tidak bisa mengikuti pemilu berikutnya.

Kemudian lahir Partai Pelopor yang dipimpin Rachmawati Soekarnoputri, Partai Nasional Indonesia Marhaenisme dipimpin Sukmawati Soekarnoputri. Dua partai tersebut juga tidak tercatat sebagai peserta Pemilu 2014 dan 2019.

Perjuangan perempuan untuk berparlemen tidak sebatas membentuk partai politik, namun juga dengan menempatkan perempuan di parlemen melalui kuota 30 persen pencalegan. Pada Pemilu 2014 usaha tersebut berhasil dan KPU mewajibkan partai memenuhi kuota 30 persen untuk perempuan. Berdasarkan nomor urut pada setiap daerah pemilihan yang sudah diatur dalam tiga caleg urutan teratas harus ada satu perempuan, dan seterusnya.

Syarat kuota 30 perseroan perempuan tersebut belum diikuti tingkat keterpilihan perempuan di parlemen. Keterwakilan perempuan di parlemen tertinggi hanya 18,6% (104 anggota) pada Pemilu 2009. Pada Pemilu 2014 politisi perempuan yang lolos ke Senayan turun menjadi 97 anggota atau setara 17,32%.

Walaupun telah tersedia berbagai beleid atau regulasi yang mengatur kuota keterwakilan perempuan 30 persen untuk mendongkrak peran perempuan dalam trias politika – legislatif, eksekutif, dan yudikatif – rekrutmen dalam internal partai justru menjadi masalah. Menurut pengamat Politik LIPI Siti Zuhro, muncul masalah di tataran pelaksanaannya, khususnya bagaimana kebijakan partai dalam rekrutmen kader perempuan. Partai politik belum serius menjaring kader perempuan melalui jejaring organisasi-organisasi kemasyarakatan, kampus, dan sebagainya.

Partai politik mencari cara praktis dengan merekrut istri, adik, anak, kerabat perempuan para elite partai untuk mengisi kuota 30 persen. Ada juga artis, perempuan yang punya modal uang, punya popularitas, pada dasarnya partai tidak mau susah.

Selain faktor internal partai politik, menurut politisi perempuan PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka, hambatan perempuan Indonesia dalam berpolitik adalah persoalan konstruksi sosial yang memosisikan politik adalah dunia laki-laki.

“Cara pandang yang demikian bukan hanya dianggap kebenaran laki-laki, tetap yang juga acap kali dianggap suatu kodrat oleh perempuan itu sendiri.” Konstruksi sosial seperti itu harus dibongkar, dan menjadi salah satu tugas partai untuk membangun kesadaran berpolitik perempuan.

Saat ini jika saat ini masih ada idiom yang menyebutkan bahwa “politik bukanlah untuk perempuan,” itu adalah suatu yang tidak tepat. Politik bukanlah untuk perempuan adalah isu yang sudah sejak lama ada dan sangat efektif untuk membatasi peran perempuan. Akibatnya muncul marjinalisasi perempuan dalam politik.

Isu tersebut lahir dari mereka yang melihat dan memaknai bahwa politik hanya sebagai kegiatan “kekuatan”, maka terjadilah ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Dengan jumlah perempuan yang lebih besar daripada laki-laki maka seharusnya kaum perempuan memiliki representasi atau keterwakilan dalam politik secara proporsional.

Perempuan dalam dunia politik adalah realitas yang fenomenal. Padahal di tengah masyarakat ada anggapan perempuan dan politik merupakan dua hal yang sangat jauh dari angan-angan seperti di Indonesia yang kental dengan budaya patriarki. Dalam prakteknya, bisa dilihat dalam proses pengambilan keputusan, masyarakat selalu memposisikan laki-laki sebagai akar dalam berpolitik.

Di tengah masyarakat masih berkembang, karena laki-laki sebagai kepala keluarga, sehingga tidak jarang istri dan anak-anaknya pun mewakili aspirasi politik mereka lewat ayah atau suami.

Budaya patriarki yang hidup di tengah masyarakat telah menjadi hambatan psikologis yang menyingkirkan perempuan dalam ajang politik. Terpatri persepsi bahwa public domain (wilayah publik) diperuntukkan bagi laki-laki. Bahwa kontrak sosial adalah mengenai hubungan antara laki-laki dan pemerintah dan bukan antara warga negara dengan pemerintah – walaupun hak-hak perempuan dijamin oleh hukum, retorika politik pemerintahan yang baik dan demokrasi partisipatoris.

Jika melihat ke negara maju seperti Amerika Serikat. Di sana sejak lama telah terjadi suatu gelombang perubahan yang cukup besar. Makna perempuan mulai berubah, banyaknya perempuan yang masuk dalam dunia politik.

Sejak saat lahir pandangan baru tentang perempuan yang mengukuhkan citra bahwa ternyata perempuan layak memasuki dunia politik yang selama ini didominasi laki-laki.

Liz Stanley dalam “Feminist Praxis: Research, Teory and Epistimology in Feminist Sociology” menulis, “Fenomena peran perempuan dalam ranah publik termasuk politik khususnya dalam posisi sebagai pemimpin sebagai fenomena terjadi di beberapa negara.” Ternyata dapat diidentifikasi bahwa perempuan di ranah publik menunjukkan kinerja dan pencapaian karir yang lebih bagus dibanding laki-laki terutama jika dilihat dari karakteristik personal perempuan.

Duduknya Anita Noeringhati sebagai Ketua DPRD Sumsel mengartikan bahwa dunia politik memberi ruang bagi adanya kesetaraan gender. Menurut Caroline O. N. Moser dalam “Gender Planning and Development,”kesetaraan gender menuntut kaum perempuan sebagai agent of change yang berpotensi besar bagi terjadinya perubahan. Karena itu peran perempuan sebagai pemimpin (dalam arti luas) harus dimulai dari pemberdayaan diri kemudian dengan pemerataan kekuasaan dan pemberian tanggungjawab dan otonomi.

Dalam perspektif kesetaraan, harus dilihat bagaimana memberi tempat bagi perempuan untuk mengisi peran dan posisi di berbagai aspek kehidupan dengan mendapat hak dan kewajiban yang sama. Salah satunya menjadi pimpinan parlemen. Dengan realitas politik saat ini, eksistensi dan keterwakilan perempuan di dalam proses pembuatan kebijakan merupakan hal penting, politik dalam negara yang menganut sistem demokrasi, dinormakan untuk mampu melibatkan perempuan dan partisipasi perempuan pada proses di dalamnya.

Perempuan merupakan salah satu komponen politik kini dianggap penting di Indonesia pasca reformasi. Peran perempuan dalam politik telah mulai muncul kepermukaan, eksistensinya mulai diakui.

Politisi perempuan kini juga memiliki kemampuan beradaptasi di dunia politik, politisi perempuan tersebut memiliki kompetensi komunikasi politik yang baik. Pengertian adaptasi adalah cara individu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya di mana mereka berada. ●

Komentar

Berita Lainnya