oleh

Puluhan Warga Desak Sosialisasi Ulang

Terkait Lahan dan Dampak Dilalui Seismik

PRABUMULIH – Didiga tak sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP), puluhan warga dari Kelurahan Anak petai, Pasar 2, Prabumulih dan Sukaraja yang lahannya dilalui seismik mendesak PT BGP (Beureu Geophysical Prospecting) untuk melaksanakan ulang sosialisasi Seismik 3D PT Pertamina EP.

Hal tersebut terungkap dalam rapat mediasi antara PT BGP dan PT Pertamina EP Asset 2 dengan masyarakat yang digelar DPRD Kota Prabumulih, diruang rapat banggar, Rabu (20/1).

Sumarsono, salah-satu warga berharap kepada pihak perusahaan sebelum pelaksanaan kegiatan harus ada izin dari pemilik lahan yang dilewati oleh Seismik. “Kami juga minta agar ada sosialisasi terkait dampak dari Seismik terhadap tanam tumbuh dilahan dan juga bangunan,” sebutnya.

Lebih lanjut dikatakan Sumarsono, pihaknya meminta agar perusahaan melakukan komunikasi ulang kepada masyarakat dan selama itu belum dilakukan kegiatan harus dihentikan terlebih dahulu.

Sementara, Jumadi Achmad, Humas PT BGP dikonfirmasi usai rapat mediasi mengatakan, pihaknya sudah menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan masyarakat dalam rapat. “Nanti lebih jelasnya ada berita acara disitu,” ucapnya.

Lebih lanjut Jumadi menuturkan, pihaknya sudah melakukan pemasangan patok terhadap lahan yang akan dilalui Seismik. “Kamikan sudah melakukan pemasangan patok, pendataan warga juga sudah selesai khusus kelurahan anak petai dan sukaraja,” tuturnya seraya mengatakan tidak ada yang dirugikan dalam hal pemasangan patok.

Terkait ada permintaan warga agar Seismik dihentikan, Jumadi membantah hal tersebut. “Bukan di stop permintaannya sih minta dilakukan sosialisasi, sosialisasi kan sudah kami lakukan tapi minta dilakukan ulang supaya lebih tertuju kepada pemiliknya. Ini akan kami lakukan,” terangnya mengaku lintasan yang sudah dipasang patok akan didata dan akan diundang siapa pemiliknya untuk dilakukan sosialisasi.

Sedangkan, Wakil Ketua II, Ir Dipe Anom mengatakan, apa yang menjadi tuntutan masyarakat harus dipenuhi pihak pertamina melalui pihak ke tiga. “Kegiatan harus di Stop dulu sampai mereka melaksanakan apa yang menjadi keinginan masyarakat sesuai hasil mediasi, karena masyarakat ada hak tolak,” tukasnya. (chy)

Komentar

Berita Lainnya