oleh

Ramlan Suryadi Ajukan Penahanan Kota

PALEMBANG – Salah satu terdakwa dugaan kasus suap fee proyek, yakni Ramlan Suryadi, Plt Kadis PUPR Muara Enim melalui penasihat hukumnya M Husni Chandra SH, Senin (14/9) dihadapan majelis hakim Tipikor Palembang mengajukan penahanan kota terhadap kliennya.

Pengajuan penangguhan serta pengalihan penahanan terdakwa sendiri menjadi tahanan kota karena terdakwa sejak ditahan di KPK pada April lalu sedikit tertekan secara psikologis.

“Ya tadi atas permintaan keluarga terdakwa Ramlan tadi kami ajukan permohonan pengalihan penahanan menjadi penahanan kota kepada majelis hakim Tipikor dikarenakan klien kami itu sejak bulan April lalu tidak bertemu keluarga,” kata Husni Chandra ditemui usai sidang perdana.

Menurutnya, secara psikologis, kliennya itu tertekan baik secara lahir maupun batin tidak bertemu anak dan istrinya ditambah lagi dampak dari pandemi COVID-19 yang mewajibkan pihak keluarga untuk tidak boleh menjenguk terdakwa di dalam rutan.

“Kemarin istri terdakwa menjadi penjamin dan sudah menandatangi surat perjanjian itu serta bertanggung jawab terhadap segala resikonya, namun itu semua kewenangan hakim apakah menyetujuinya atau tidak,” ujarnya.

Sementara itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI Januar Dwi Nugroho SH MH juga membenarkan adanya permohonan penangguhan penahanan kota terhadap terdakwa bernama Ramlan Suryadi.

“Ya itu hak dari terdakwa untuk mengajukan permohonan penangguhan menjadi tahanan kota, namun kembali lagi kewenangan majelis hakim untuk memutuskan apakah menerima pengajuan permohonan itu,” tukasnya.

Terdakwa Ramlan Suryadi sendiri diancam pidana dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dengan ancaman pidana minimal empat tahun penjara. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya