oleh

Rapid Tes ‘Syarat Terbang’ Masih Berlaku

JAKARTA – Menteri Kesehatan membuat aturan baru melalui Keputusan Menteri Kesehatan No HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang diteken 13 Juli lalu. Salah satu yang diatur terkait pemeriksaan dengan rapid test di halaman 82.

Disebutkan, penggunaan rapid test tidak digunakan untuk diagnostik. Kemudian, pada kondisi dengan keterbatasan kapasitas pemeriksaan RT-PCR, Rapid Test dapat digunakan untuk skrining pada populasi spesifik dan situasi khusus.

Seperti pada pelaku perjalanan (termasuk kedatangan pekerja migran Indonesia, terutama di wilayah Pos Lintas Batas Darat Negara (PLBDN), serta untuk penguatan pelacakan kontak seperti di lapas, panti jompo, panti rehabilitasi, asrama, pondok pesantren, dan pada kelompok-kelompok rentan.

Aturan tersebut, dijelaskan pada Kepmenkes, bahwa WHO merekomendasikan penggunaan Rapid Test untuk tujuan penelitian epidemiologi atau penelitian lain. Penggunaan Rapid Test selanjutnya dapat mengikuti perkembangan teknologi terkini dan rekomendasi WHO.

Hanya saja, hasil non reaktif rapid test ini masih dijadikan sebagai syarat bagi siapapun yang ingin melakukan perjalanan dengan transportasi udara.

Achmad Yurianto, Juru Bicara Pemerintah untuk Covid-19 mengatakan, pihaknya masih mengkaji bersama Gugus Tugas untuk persyaratan terbang melalui transportasi udara harus memenuhi syarat non reaktif karena Kementerian Perhubungan masih berpatokan pada lembaga yang menangani Covid-19 tersebut.

Ia menyebut, untuk sementara ini masih mensyaratkan non reaktif rapid test untuk bisa melakukan perjalanan. “Masih (berlaku syarat rapid tes non reaktif), Gugus Tugas Pusat sedang berproses cepat (kajian yang dilakukan),” ujarnya.

Sementara Juru Bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati mengatakan, pihaknya masih berpatokan pada aturan Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, meski Menkes tak menggunakan rapid test sebagai penentu infeksi wabah tersebut.

Artinya, penumpang transportasi umum maupun pribadi jarak jauh masih harus menyertakan dokumen hasil rapid test atau tes swab PCR. “Syarat penumpang yang boleh bepergian antar kota lintas wilayah sampai saat ini masih merujuk pada SE Gugus Tugas,” ujarnya.

Lanjutnya, selama aturan belum diubah, pihaknya masih mengikuti ketentuan yang ditetapkan Gugus Tugas. Namun, bukam berarti bahwa Kemenhub tak sejalan dengan kementerian lainnya, terlebih Kemenkes juga bagian dari Gugus Tugas.(rei)

Komentar

Berita Lainnya