oleh

Ratusan Warga Geruduk DPRD, Minta Pj Bupati Putra Daerah

SUMEKS.CO, BATURAJA – Ratusan masyarakat dan mahasiswa menggelar aksi damai di depan halaman gedung DPRD OKU,  Senin (5/4) pagi. Aksi damai tersebut digelar menuntut gubernur Sumsel H Herman Deru untuk segera menunjuk penjabat bupati OKU. Massa meminta gubernur dan Mendagri segera menunjuk putra asli Kabupaten OKU sebagai Pj Bupati OKU. Hal tersebut karena putra asli OKU mengerti kebutuhan kabupaten ke depan.

Meskipun sampai saat ini Mendagri melalui Gubernur Sumsel belum menunjuk siapa yang akan menjadi Penjabat Bupati OKU. Namun massa mengaku ada kekhawatiran jika Pj Bupati dijabat oleh orang luar OKU akan terjadi ketidaksinkronan pembangunan yang dikehendaki masyarakat dengan yang dilakukan oleh Penjabat Bupati.

“Kita menuntut agar Mendagri dan Gubernur Sumsel agar menunjuk Pj Bupati asli harus putra daerah serta mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku,” kata Eko Sungkono, salah satu orator.

Novri, mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mengatakan, HMI tidak begitu mempermasalahkan siapa saja yang akan ditunjuk oleh Mendagri melalu Gubernur untuk menjadi Penjabat Bupati OKU. Namun Novri meminta Mendagri dan Gubernur agar saat menunjuk Penjabat Bupati nantinya mengedepankan aturan yang berlaku, jangan sampai ada malapraktik saat penunjukan PJ Bupati nantinya.

Menurutnya bukan hanya proses penunjukannya saja yang ditakutkan HMI melainkan juga siapa orangnya, yang harus mengerti kondisi Kabupaten OKU.

“Masalahnya kita sekarang ada di era demokrasi, jangan sampai ada kemunduran ke era sebelumnya,” kata Novri

Sementara itu, A Syukri Kholil menyatakan, pihaknya meminta Mendagri dan gubernur menetapkan Pj Bupati sesuai dengan norma aturan undang-undang seperti ada transparasi, kepastian hukum,proporsionalitas dan tidak ada keberpihakan serta terbebas dari praktik KKN.

“Kita meminta juga jangan ada akal-akalan saat saat menentukan Pj Bupati nanti, oleh karena itu kita mendukung gubernur untuk segera mengusulkan putra daerah asal OKU sebagai PJ Bupati OKU,” kata Syukri Holil.

Massa yang ditemui oleh Ketua DPRD OKU Marjito Bachri kemudian membubarkan diri setelah anggota DPRD menandatangani pernyataan sikap peserta aksi damai. Dikatakan Marjito, pihaknya akan menyampaikan apa substansi yang diinginkan para peserta aksi damai. Penunjukan PJ Bupati OKU adalah hak prerogatif Mendagri dan Gubernur, DPRD sifatnya hanya menunggu.

“Tapi seluruh substansi yang diinginkan pendemo akan kita sampaikan secepatnya kepada gubernur. Kita hanya menunggu hasilnya ke depan,” pungkasnya. (Ar/SEG)

Komentar

Berita Lainnya