oleh

Rawan Konflik, Dorong Sertifikasi Tanah Hibah

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Pemerintatah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) terus berupaya mengeliminir terjadinya konflik hak atas kepemilikan tanah di masyarakat. Caranya dengan menggencarkan penerbitan seritifikasi tanah yang diwakafkan Pemprov Sumsel.

Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H Herman Deru melalui Wakil, H Mawardi Yahya mengatakan, pihaknya mendorong  Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumsel untuk melakukan hal tersebut.

“Kita terus melakukan percepatan sertifikasi tanah yang diberikan ke masyarakat. Kita harapkan dengan begitu jelaslah status atas tanah tersebut. Sehingga masyarakat pun aman dan peruntukannya (tanah bangunan, red) juga berjalan sesuai,” kata Mawardi, usai penyerahan sertifikat tanah hibah, Jumat (30/4).

Ia menjelaskan, pemerintah melakukan pemberian tanah wakaf tersebut untuk digunakan bagi kemaslahatan umum antaralaian seperti Masjid, Sekolah, Universitas, Pesantren, Rumah sakit dan sebagainnya. “Itulah kita butuh sertifikasi ini.  Sebagai mana yang saya jelaskan tadi. Walaupun baru ada beberapa yang tersertifikasi hibah, itu namanya proses,” Imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Sumsel, Drs Pelopor M Eng mengatakan, pihaknya menerbitkan 90 buah sertifikat tanah wakaf pada periode tahun 2021 ini. Yang merupakan  tanah untuk lahan rumah ibadah masjid sekolah di Sumsel. Namun meskipun, jumlah yang tersertifikasi itu belum mencakup seluruh tanah hibah di Sumsel. Mereka mampu menyelesaikan dalam waktu 30 hari.

“Cukup cepat kami menyelesaikan sertifikatnya ini dalam kurun waktu 30 hari. Maka kami butuh bantuan banyak pihak, baik pemerintahan, swasta atau masyarakat itu sendiri. Supaya ratusan lebih tanah dapat disertifikatkan,” kata dia.

Ia mengungkapkan, pihaknya tidak memiliki data berapa jumlah tanah yang belum tersertifikasi, namun hingga saat ini sudah 1.973 tanah wakaf di Sumsel yang bersertifikat. Dari pada itu, ia mengharapkan yang menempati tanah wakaf yang belum tersertifikasi agar bisa melaporkan ke Kantor ATR/BPN terdekat. “Akan kami layani dengan baik silahkan menghubungi Kementerian ATR/BPN masing-masing Kabupaten – kota,” tutupnya (bim)

Komentar

Berita Lainnya