oleh

Realisasi Macet, kontraktor mengeluh di Muratara

Serba salah, mungkin begitulah perasaan yang dirasakan sejumlah kontraktor di wilayah Kabupaten Muratara. Setelah melalui proses panjang, mengerjakan proyek Pemerintah Daerah, namun realisasi pembayaran mereka tersendat oleh sistem birokrasi, berikut liputannya.

Zulqarnain, Muratara

Taufik Said salah satu kontraktor lokal di Kelurahan Muara Rupit, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara yang sempat di bincangi, Selasa (19/1) sekitar pukul  16.00 WIB, mengungkapkan. Semua kewajiban tuntutan kerja maksimal dan standar mutu pembangunan sudah mereka penuhi.

Modal awal yang mereka gunakan untuk melaksanakan beragam program pembangunan itu, akhirnya berhenti berputar. Kondisi ini membuat kepala mereka harus berpikir hebat, bagaimana caranya untuk menambal modal pribadi yang  sudah tertanam.

“Kami kontraktor itu pakai modal pribadi dulu untuk membangun proyek. Harapannya, ada realisasi pembayaran terhadap proyek yang sudah di kerjakan,” timpalnya.

Namun sejak awal Desember 2020, mereka merasa harap harap cemas, karena belum ada realisasi pencairan dana pengerjaan itu dari Pemerintah Daerah. Alasannya, Kas daerah tengah kosong dan pemerintah sedang devisit anggaran.

Saat ini sudah lompat tahun 2021, peliknya masalah realisasi anggaran Pemerintah Daerah di Muratara, semakin mengkotaminasi angan angan pihak rekanan yang ingin mendapat pencairan. “Modal kita macet, kalau harga RAP proyek itu Rp200 juta. Artinya ada Rp200 juta uang kami tertahan yang belum di bayar,” ujarnya.

Taufik mengaku menjadi kontraktor kecil kecilan di Muratara sejak 2014 lalu. Namun macetnya realisasi pembayaran, baru terjadi di 2020 ini. “Ini pengalaman baru bagi saya. Sudah jadi rahasia umum, modal kontraktor seperti saya. Rata rata banyak meminjam modal dari sana sini, jadi banyak yang sudah menagih,” ucapnya.

Meski sudah dua kali menanyakan secara langsung ke Pemerintah Daerah. Namun belum ada informasi kepastian yang mereka dapatkan mengenai pembayaran pengerjaan yang telah mereka lakukan. “Sekarang serba bingung, kapan kami akan di bayar karena sekarang sudah lewat tahun,” timpal Taufik.

Dia mengaku, mau tidak mau harus kembali menjanjikan kesejumlah pemegang modal yang sudah dia pinjam. Untuk tetap bersabar, karena proses yang dilakukan pemerintah daerah belum selesai.

“Ada yang nagih semen, ada yang minta bayar pasir, koral dan sebagainnya kita minta tetap bersabar. Saya juga bingung mau menjelaskan bagaimana. Karena mereka tidak tahu soal sistem birokrasi,” bebernya.

Pemerintah Daerah hanya menjanjikan seluruh pengerjaan yang sudah dilaksanakan pihak rekanan akan dibayar. Namun para kontraktor mengaku, mereka tidak mempunyai pegangan semacam legalitas resmi, surat perjanjian hitam di atas putih.

“Untuk jawaban Pemerintah Daerah baru sebatas janji saja, tapi kami tidak diberikan pegangan. Jadi kami tidak memiliki kekuatan dan mau tidak mau menuruti saja, dibayar atau tidak,” tutupnya.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah sudah melakukan rapat koorinasi bersama pihak rekanan mengenai masalah itu. Sekda Muratara H Alwi Roham mengatakan, mereka sudah melakukan rapat bersama tim TAPD terkait masalah itu. Menurutnya, permasalahan ini merupakan dampak dari Covid-19, yang memangkas dana transfer pusat ke daerah.

“Menyangkut masalah ini kami mohon dengan hormat, hanya masalah waktu. Untuk realisasi kapan pembayaran, kami belum bisa menginformasikan karena kami juga masih menunggu,” timpalnya.

Sekda Muratara mengatakan, Pemerintah Daerah mengakui dengan sadar memiliki hutang yang belum direalisasikan di 2020.

Untuk permintaan rekan rekan kontraktor, terkait pegangan sebagai bukti, karena masih ada masalah realisasi yang belum di bayar. Pihaknya akan melakukan pembahasan kembali dengan seluruh Organisasi perangkat Daerah lainnya.(*)

Komentar

Berita Lainnya