oleh

Registrasi Masuk, KPUD Siapkan Alat Bukti

MURATARA – Pengumuman pemenang Pilkada serentak Kabupaten Muratara 2020, nampaknya akan mundur. Senin (18/1) skitar pukul 15.00 WIb, Mahkama Konsitusi (MK), menyatakan gugatan Paslon No3 H Syarif Hidayat-Surian, diterima dalam proses registrasi perkara.

Akta registrasi perkara konsitusi no 3/PAN.MK/ARPK/01/2021, Pilkada Kabupaten Muratara telah tercatat di E-BRPK. Perkara itu dinyatakan maju dan segera ditetapkan masuk persidangan. KPUD Muratara melalui divisi hukum dan pengwasan Handoko, saat di konfirmasi, membenarkan sudah adanya pengumuman itu.

Pihaknya mengaku sudah melakukan koordinasi dengan KPU RI dan KPUD Provinsi mengenai teknis dan tahapan yang bakal dilanjutkan ke pengadilan konsitusi. KPUD Muratara sudah menyiapkan sejumlah alat bukti. Seperti hasil Sirekap, amar putusan PTTUN, dan kotak suara.

“Untuk pokok permasalahan yang diajukan pemohon itu, memang condong masalah adminitrasi, seperti penetapan calon dan Paslon. Dana kampanye, serta mempermasalahkan hasil pemilihan di empat wilayah kecamatan,” katanya.

Namun Handoko menegaskan, point utama yang menjadi tuntutan pemohon itu meminta Pengutan Suara Ulang (PSU).

KPUD Murataa sebagai termohon menjelaskan. Mereka sudah melaksanakan Pilkada sesuai tahapan, prosedur yang berlaku dan transfaran. KPUD Muratara siap membuktikan fakta itu di pengadilan konsitusi.

“Kita menunggu saja jadwal sidangnya, karena masih ada proses barang bukti yang diajukan pemohon. Dianggap memenuhi syarat atau tidak,” bebernya.

Meski sudah memiliki kesiapan yang matang, pihak KPUD Muratara juga mendapat informasi jika pemohon Paslon no3 H Syarif Hidayat-Surian akan mendatangkan Prof Yusril Ihza Mahendra, sebagai saksi ahli dalam sengketa Pilkada tersebut.

“Yang saya dengar begitu, Prof Yusril Ihza Mahendra yang bakal jadi saksi ahli mereka. Tapi itu tidak masalah, jika MK meminta buka kotak suara kami siap, tapi kita ajukan sirekap terlebih dulu sebagai pembanding,” Ucapnya.

Dia mengatakan Jika alat bukti pemohon dinyatakan memenuhi syarat dalam persidangan, maka pengumuman hasil putusan MK di prediksi dikeluarkan Maret 2021.

Namun jika alat bukti yang diajukan pemohon dianggap tidak memenuhi syarat atau dismisal. Handoko menegaskan, bisa jadi pengumuman putusan MK mengenai hasil segketa Pilkada Muratara sekitar Febuari.

“Intinya kita siap menjalankan seluruh putusan dan hasil peraidangan di MK nanti. Karena putusan MK sifatnya final dan mengikat,” tutupnya.

Sebelumnya, ada delapan point yang menjadi petitum Paslon No3, diantaranya MK di minta mengabulkan seluruh permohonan pemohon, diantaranya membatalkan seluruh keputusan KPUD Muratara, menyatakan Bekas pencalonan Paslon No1 H Devi Suhartoni-Innayatullah tidak memenuhi Syarat.

MK diminta, memerintahkan pemilihan ulang (PSU) tanpa mengikutsertakan Paslon No1, menetapkan hasil perolehan suara hasil pemilihan Bupati-wakil Bupati yang benar menurut pemohon. Dengan rincian H Devi Suhartoni-Innayatulah mendapat 42.732 suara, H Akisropi Ayub-Baikuni Anwar 23.931 suara, H Syarif Hidayat-Surian 46.424 suara.

Memerintahkan KPUD Muratara melaksanakan putusan ini, memerintahkan KPUD Muratara melaksanakan PSU di seluruh TPS, atau memerintahkan kPUD Muratara melakukan PSU di TPS Kecamatan Rupit, Kecamatan Karang Dapo, Kecamatan Rawas Ilir, dan Kecamatan Rawas Ulu.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya