oleh

Rekrutmen Guru Tak Berstatus PNS, BKN : Semuanya Jadi PPPK

JAKARTA – Pemerintah tak akan lagi melakukan rekrutmen guru berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mereka yang berminat menjadi guru akan ditetapkan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Seperti diketahui, pada 2021 nanti akan dibuka kuota 1 jutaan guru dengan status PPPK.

“Dengan adanya formasi 1 juta guru PPPK, ke depan rasa-rasanya tidak akan dibuka lagi status guru untuk PNS. Semuanya akan menjadi PPPK,” ujar Bima Haria Wibisana, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), kemarin. Hal itu telah menjadi kesepakatan bersama antara BKN, Kemenpan RB dan Kemendikbud untuk tak lagi menerima guru berstatus PNS.

Ia menyebut, yang saat ini berstatus PNS tinggal menunggu batas usia pensiunnya. “Dan semuanya nanti (setelah semua guru pensiun) akan menjadi PPPK,” tambahnya. Diungkapkan Bima, ada beberapa hal yang melatarbelakangi bakal tak adanya penerimaan guru berstatus PNS. Pertama, pihaknya ingin melakukan perbaikan sistem distribusi guru yang saat ini dianggap tidak merata.

“Kenapa kedepannya kami tak akan menerima guru berstatus PNS tapi PPPK ? Karena setelah PNS bertugas 4-5 tahun mereka ingin pindah lokasi. Kemudian, hal itu akan menghancurkan sistem distribusi guru secara nasional. Selama 20 tahun kami berusaha menyelesaikan itu, tapi tidak selesai dengan sistem PNS, sehingga ke depan sistem diubah menjadi PPPK,” ungkapnya.

Selanjutnya adalah penerapan sejumlah negara maju yang memiliki lebih banyak PPPK ketimbang PNS. Bahkan, di negara maju PPPK-nya bisa mencapai 80 persen. “Sebenarnya, best practice negara maju melakukan hal yang sama, jumlah PPPK negara maju sekitar 70, 80 persen dibandingkan PNS-nya 20 persen. Jadi, kedepannya jumlah PPPK di Indonesia seharusnya juga akan lebih banyak dibandingkan PNS,” jelasnya.

Lebih lanjut diungkapkannya, ASN yang terdiri dari PNS dan PPPK memiliki status yang setara. Yang membedakannya hanya pada pemberian pensiun saja. “Kalau PNS dapat pensiun, PPPK tidak dapat. Tapi, tidak dapat pensiun bukan berarti tidak boleh dapat pensiun. Kenapa begitu ? Untuk PPPK tidak ada pemotongan iuran pensiun,” jelasnya. Pihaknya, juga sedang membahas terkait iuran pensiun bagi para PPPK tersebut.

“Kami sudah berdiskusi dengan PT Taspen jikalau memang diinginkan PPPK ini bisa dipotong iuran pensiunnya sehingga berhak dapatkan pensiun. Sedang dalam pembicaraan, jika itu bisa dilakukan, maka kemudian PPPK dan PNS akan sama,” terangnya. Dengan adanya hal tersebut, dikatakan Bima, tidak perlu PPPK pindah menjadi PNS karena fasilitas yang diberikan sama saja. “Tapi, apabila ada PPPK ingin berpindah menjadi PNS dengan formasi berbeda, sejauh syarat terpenuhi dipersilahkan,” ungkapnya.

Penerapan status PPPK ini juga akan diberlakukan pada bidang lainnya. Perubahan sistem penerimaan PNS menjadi PPPK juga akan diberlakukam bagi tenaga kesehatan, dokter dan penyuluh. “Itu juga akan dengan status PPPK,” bebernya. Namun, pemberlakukan selain guru ini dilakukan bertahap. Sebab, tahun depan pemerintah dan pemerintah daerah masih membuka penerimaan CPNS. “Seleksi CPNS 2021 bisa dilaksanakam karena ada kebutuhan untuk itu,” ungkapnya.

Lanjutnya, ada beberapa tahapan yang dilakukan sebelum formasi CPNS ditetapkan. Yakni, Pemerintah, Pemda atau instansi perlu memghitung ulang kebutuhan CPNS untuk masa lima tahun yang seleksinya dilakukan tiap tahun hingga tahun kelima sehingga terpenuhi kebutuhannya. “Itu diperlukan karena banyak CPNS atau PNS yang minta pindah lokasi, sehingga kebutuhan masing-masing akan berubah dan berbeda. Mereka bisa sampaikan kebutuhan ke Kemenpan RB, kemudian kami bisa menetapkan berapa jumlah formasinya. Mei 2021 diperkirakan formasi sudah ditetapkan, kemudian pelaksanaan tesnya paling lambat Juni sudah mulai agar Desember bisa selesai seluruh proses seleksi CPNS-nya,” tukasnya.(rei)

Komentar

Berita Lainnya