oleh

Reorganisasi Kemendikbud Disorot

SUMEKS.CO-Langkah pemerintah melakukan reorganisasi struktur Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dikritik DPR RI. Reorganisasi di Kemendikbud menurut beleid tersebut berpotensi melanggar Undang-Undang yang lebih tinggi kedudukannya.

Kemendikbud, mengintegrasikan dua jalur pendidikan formal dan non formal ke dalam satu kebijakan pendidikan per jenjang. Sehingga birokrasi pun dirombak dan berganti nama menjadi Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Presiden No. 82 tahun 2019 tentang Kemendikbud. Menurutnya, Perpres Nomor 82 Tahun 2019 memuat perubahan organisasi di bawah Mendikbud Nadiem Anwar Makarim yang merupakan gabungan dua kementerian, yakni Kemendikbud dan Kemristek-Dikti.

“Memang itu hak prerogatif presiden. Tetapi kami cermati ada tupoksi baru. Namun juga ada yang hilang. Padahal ada amanat Undang Undang lain yang harus dipenuhi mendikbud sebagai wakil pemerintah yang membawahi pendidikan,” jelas Fikri di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/1).

Politisi PKS ini menyinggung soal hilangnya Direktorat Jenderal Pembinaan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas). Meski kemudian PAUD berada di bawah Direktorat Jenderal PAUD Pendidikan Dasar & Menengah. “Namun, pendidikan masyarakat yang mewakili pendikan non formal dan informal menjadi hilang nomenklaturnya,” imbuhnya.

Dia mengingatkan ketentuan dalam UU no.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memuat kewajiban Pemerintah memfasilitasi pendidikan non formal dan informal. Sebelumnya urusan ini dibawahi oleh Dirjen PAUD & Dikmas. “Biasanya yang dikhawatirkan, urusan pendidikan nonformal & informal menjadi kehilangan induknya di Kemendikbud,” paparnya.

Selain itu, digabungnya seluruh urusan dalam kemenristek-dikti, termasuk direktorat jenderal pembelajaran dan kemahasiswaan, dirjen kelembagaan Iptek-dikti, serta dirjen sumber daya iptek-Dikti menjadi satu Dirjen Pendidikan Tinggi, berpotensi memicu polemik baru.

Dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi disebutkan bahwa kewajiban perguruan tinggi yang disebut Tridharma, adalah menyelenggarakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. “Dikti yang baru ini mesti mencakup fungsi tridharma tanpa kecuali,” terangnya.

Fikri mengingatkan soal alokasi anggaran yang mesti disediakan pemerintah untuk memenuhi fungsi fungsi tersebut, sesuai amanat Undang Undang. “Jangan sampai niat untuk menghemat anggaran di sektor pendidikan ini malah melanggar konstitusi yang harus 20 persen APBN,” terangnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah (PAUD Dikdasmen), Harris Iskandar menjelaskan, di dalam struktur baru Kemendikbud sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2019, peningkatan akses dan kualitas pendidikan nonformal semakin terpadu dengan pendidikan formal.

Adapun program terkait pendidikan kesetaraan dan keaksaraan akan dilaksanakan oleh dan menjadi indikator dalam direktorat pendidikan per jenjang. Kemudian, program terkait kursus dan pelatihan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi. “Program-program terkait pendidikan nonformal tetap dijalankan dan mendapat dukungan,” kata Harris. (khf/fi/rh)

 

Komentar

Berita Lainnya