oleh

Ribuan Buruh Siap Gelar Aksi Tolak Omnibus Law

MURATARA – Ribuan buruh perkebunan asal kabupaten Muratara, bakal gelar aksi besar besaran, tolak penerapan RUU Ominibus Law yang dianggap memberatkan pekerja. Para buruh menganggap peraturan pemerintah itu, lebih condong memihak para investor asing ketimbang pekerja lokal.

Anton Simamora ketua serikat buruh perkebunan Indonesia (Serbundo) Muratara, saat dikonfirmasi Kamis (23/1), mengenai peraturan Omnibus law mengatakan, pihaknya secara tegas menolak beberapa isi peraturan tersebut karena lebih kental membela investor ketimbang para buruh.

Ada beberapa point yang mereka permasalahkan seperti upah minimun terancam menghilang karena penerapan jam kerja/jam. Pengurangan pesangon. Dalam Omnimbus Law, pemerintah berencana mengubah istilah pesangon menjadi tunjangan PHK yang besarnya hanya mencapai 6 bulan upah.

Penggunaan outsourcing dan buruh kontrak diperluas. Menghapuskan jaminan sosial bagi buruh. Pembukaan lapangan kerja bagi tenaga kerja asing semakin meluas. Juga potensi menghilangkan sanksi pidana bagi pengusaha yang tidak membayar hak-hak buruh.

“Sekarang semua daerah sudah bergejolak, dan menolak RUU Omnibus Law di terapkan. Karena itu sangat menyakiti perasaan buruh buruh di indonesia,” katanya.

Dia mengku setidaknya ada sekitar ribuan buruh yang sudah tergabung dalam Serbundo di Muratara, mereka akan menggelar aksi besar besaran 28 januari mendatang untuk menolak penerapan RUU tersebut dibterapkan.

“Untuk di lonsum kami gelar aksi berpusat di Medan, tapi untuk di Muratara kita akan gelar aksi di PT lonsum 28 januari mendatang. Sekarang sudah ada ribuan buruh kebun yang bergabung dengan Serbundo di Muratara,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja Muratara, H abdurahman saat dikonfirmasi mengungkapkan. RUU Omnibus Law belum sah di terapkan dan masih di bahas di tingkat pusat. Dia mengungkapkan, seluruh peraturan itu tentunya akan menguntungkan ke dua belah pihak baik investor maupun buruh.

“Kami pemerintah ada di tengah tengah, dan yakinlah peraturan yang akan diterapkan pasti menguntungan kedua duanya. Terkait adanya aksi nanti dari serikat buruh, kami belum mengkonfirmasinya,” ujarnya.

Kadisnaker Muatara mengungkapkan, kemungkinan aksi yang bakal dibgelar Serbundo Muratara tidak berkaitan langsung dengan RUU Omnibus Law namun terkait sengketa pekerja dengan PT Lonsum. “kita sudah memedisi mereka kemarin, mungkin terkait permasalahan buruh itu aksinya. Bukan menolak RUU Omnibus Law,” tutupnya.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya