oleh

Ribuan Pelaku Kuliner Bakal Sambangi Kantor Walikota

Palembang – Rencananya ribuan Pelaku usaha kuliner bakal menyambangi kantor walikota palembang. Para pelaku usaha ini menuntut penghapusan pajak 10 persen dan pembatalan pemasangan e-tex di tempat usaha mereka. Hal ini terungkap dalam musyawarah di adakan para pelaku usaha kuliner(9/8),di salah satu rumah makan padang yang ada di daerah km 5.
Hadir dalam musyawarah tersebut para ketua asosiasi pelaku usaha dan para pelaku usaha kuliner seperti pedagang bakso,pedagang mie ayam,pedagang pempek,pedagang nasi padang,dan pedagang pecel lele.

“Sebelumnya keluhan para pelaku usaha kuliner ini sudah kita sampaikan,kepada DPRD kota Palembang,Ombusmen bahkan pada ulama maspuropun sudah kita adukan.namum hingga sekarang belum ada hasil.Dan tidak ada respon sama sekali terhadap apa yang kita lakukan selama ini,bahkan untuk diolog saja,mereka terkesan menutup diri dari kami,” kata ketua forum komunikasi peguyuban kuliner bersatu palembang (FK-PKBP) Idasril,SE,SH,MM.

Dikatakannya, seharusnya pemkot bijak menanggapi tuntutan pelaku usaha kuliner ini.jangan sampai menunggu mereka ramai-ramai mendatangi pemkot palembang.
“batalin aja dulu pajak 10 persen itu,dan pemasangan e-tex.lakukan aja sosialisasi,sambil mengklarifikasikan siapa yg layak dan tidak layak.jangan sekonyong-konyong begini.toh pelaku kuliner ini juga selama ini taat membayar pajak sesuai ketetapan,” harap dasril kepada walikota palembang.

Sekretaris forum komunikasi peguyuban kuliner bersatu palembang febri Irwansyah Al- lintani dalam sambutannya mengatakan,merasa heran dengan pemkot palembang .jelas di katakan dalam perdanya pajak restoran dan hotel,namum yang di sasar adalah para pedagangnya.bila ingin mensurvy harusnya yang di survey itu para konsumen,bersedia tidak mereka di kenakan pajak.

Dikatakan febri,Jangan dengan alasan menaikan PAD masyarakat kecil yang di peras.ini jelas ini merugikan konsumen dan pemilik usaha kuliner.masak konsumen yg berpenghasilan rendah seperti buruh,sopir dan pengganguran di ke nakan pajak.mereka inilah yg selalu belanja nasi bungkus di rumah makan padang.

Terpisah, Ridwan Hayatudi,SH,MH penasehat forum komunikasi peguyuban kuliner bersatu palembang juga mengatakan hal yg sama,bahkan dengan tegas beliau mengatakan pihak pemerintah kota sembrono dalam hal ini.
“Bila walikota tidak merespon tuntutan kita,kita siap demo secara besar-besaran dan kita juga siap untuk melakukan gugatan terhadap perda dan perwali kota palembang yang memberatkan para pelaku usaha kuliner ini,”katanya.
Humas FK-PKBP H Imron sangat berharap kepada ulama maspuro untuk segera menyampaikan keluhan pelaku usaha kuliner ini . (Iol)

Komentar

Berita Lainnya