oleh

Roy Suryo: Kartu Prakerja Itu Bisnis di Tengah Bencana, Memalukan!

JAKARTA – Politisi Partai Demokrat Roy Suryo angkat bicara terkait program Kartu Prakerja dari pemerintah. Dalam program tersebut, penerima kartu diwajibkan mengikuti pelatihan dengan biaya Rp1 juta yang dibebankan kepada penerima.

Menurutnya, langkah pemerintah itu adalah sebuah hal yang sangat memalukan. Pasalnya, ia menganggap bahwa hal itu adalah bisnis yang dilakukan di tengah wabah corona atau Covid-19.

Roy menilai, biaya pelatihan itu bukan saja terlalu besar. Demikian disampaikan Roy Suryo melalui akun Twitter pribadinya, @KMRTRoySuryo2, Senin (20/4/2020).

“Tetapi ini sebenarnya mubazir, unfaedah dan terindikasi hanya ditumpangi proyek dari oknum-oknum yang cari keuntungan di tengah penderitaan masyarakat,” cuitnya.

Padahal, di tengah kemajuan teknologi saat ini, sudah banyak sekali terdapat pelatihan-pelatihan berbasis online. Bahkan, pelatihan itu bisa didapat tanpa harus mengeluarkan biaya sama sekali alias gratis dan bisa diakses siapapun.

“Di era teknologi komunikasi sekarang, pelatihan-pelatihan online semacam ini tidak perlu bayar dan bisa dipelajari sendiri, sangat mudah tutorialnya,” ujarnya.

Karena itu, mantan Menpora era Presiden SBY ini menyarankan agar anggaran pelatihan sebesar Rp5,6 triliun itu sebaiknya dialihkan untuk hal lainnya.

Memangnya masih zaman seperti kursus komputer WS-Lotus-dBase” jaman DOS? Ini pembodohan masyarakat yang dipertontonkan,” sindirnya.

Mantan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini lalu melontarkan sindiran kepada Stafsus Presiden Joko Widodo yang masih berpikiran bermain proyek pelatihan online. Di sisi lain, Presiden Joko Widodo sudah berbicara soal Elon Musk, Mobil Listrik Tesla, HyperLoop, SpaceX dan sebagainya.

“Lha kok mereka masih mikir bikin proyek ‘pelatihan pnline’. Sekali lagi memalukan berbisnis di tengah bencana,” tegasnya.

Untuk diketahui, pemerintah sebelumnya menunjuk Ruangguru sebagai aplikator Kartu Prakerja yang merupakan program dari Kemenko Perekonomian dengan nilai proyek sebesar Rp5,6 triliun.

Proyek yang diterima perusahaan milik Staf Khusus Presiden Jokowi Adamas Belva Syah Devara itu lantas menjadi polemik. Alasannya adalah diduga pemberian proyek itu bernuansa nepotisme dan melanggar hukum. (rmol/ruh/pojoksatu)

Komentar

Berita Lainnya