oleh

Rumah Harga Maksimal Rp 2M, Bebas PPN

SUMEKS,CO – JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah akan menanggung PPN atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun. Kebijakan ini efektif sejak 1 Maret hingga enam bulan kedepan. ‘’ Sektor properti mendapatkan insetif berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) atas rumah tapak dan rumah susun,’’ kata Airlangga Hartarto, kemarin.

Ada dua mechanism yang diterapkan di PPN DTP. Yaitu, 100 persen dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak dan rumah susun dengan harga jual paling tinggi Rp 2 miliar. Kemudian 50 persen dari PPN yang terutang atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun dengan harga jual di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar.

Airlangga menjelaskan, alasan diberikannya insentif untuk sektor properti yang meliputi real estate dan kontruksi adalah karena sektor ini dinilai memiliki kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Dalam 20 tahun terakhir kontribusi sektor properti terhadap PDB terus meningkat. Tahun 2000 dari 7,naik meningkat menjadi 13,6 persen pada tahun 2020 terhadap PDB.  Dari sisi pertumbuhan, sektor properti ini justru mengalami kontraksi. Tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar minus 2,0 persen, bahkan sektor konstruksi turun lebih dalam yaitu sebesar minus 3,3 persen. “Pada 2020 industri properti turun, penjualan turun minus 21 persen. Dampak terbesar terjadi pada rumah besar yang turun minus 37 persen,” ungkapnya.

Tercatat, harga di sektor properti ini masih bertumbuh rata-rata 1,43 persen dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada rumah tipe kecil sebesar 1,87 persen. Airlangga juga menyebut alasan lain diberikannya insentif di sektor properti karena sektor ini memiliki multiplier effect terhadap 174 industri lainnya, misalnya baja, semen, cat, mebel, alat rumah tangga dan lain sebagainya. (wi2k/ril)

Komentar

Berita Lainnya