oleh

Saat Pejabat Birokrasi Tampil : Sama Mulia, Bahkan Bisa Ungguli Politisi

PALEMBANG – Pilkada serentak mungkin masih jauh. Namun, selama ini proses munculnya kandidat lebuh terkesan instan. Beberapa calon muncul tak lama jelang Pilkada sehingga membuat masyarakat tak punya banyak pilihan.

Oleh sebab itu, diskursus mengenai calon kepala daerah ini, sejatinya harus dimulai sejak jauh hari. Seperti yang disampaikan oleh pengamat Bagindo Togar. Ia menilai ada pola yang harus diubah untuk mendapatkan pemimpin yang tepat bagi masyarakat.

“Misal, beberapa waktu terakhir, publik kota ini disajikan pajangan wajah wajah pejabat birokrasi di bermacam media publikasi. Entah untuk apa dan dimana urgensinya. Tapi kalau memang sebagai sarana sosialisasi, setidaknya perlu upaya yang mendukung,” kata Bagindo.

Diantara calon yang muncul, ada nama Sekda Provinsi Sumsel, Nasrun Umar. Ia hadir di berbagai tempat dalam lingkup kerjanya. Namun kehadirannya ini tak jarang dikaitkan dengan suksesinya sebagai calon Walikota Palembang.

Menjadi lebih menarik, Nasrun Umar dikenal dekat dengan Sekda Kota Palembang, Ratu Dewa. Keduanya merupakan birokrat dengan karir yang nyaris tanpa cela. Keduanya acapkali terlihat bersama. Sehingga tak sedikit pula masyarakat yang berharap jika keduanya berpasangan di Pilkada Kota Palembang kedepan.

Katakanlah ini akan betul-betul terjadi. Lalu kemudian, bagaimana wajah kota Palembang dibawah tangan birokrat? Sementara selama ini dipimpin oleh orang yang berlatar belakang pengusaha. Apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat Palembang?

Pertanyaan berikut, apakah mungkin para pejabat puncak birokrasi ( Sekretaris daerah) ini akan tak terganggu rytme, profesional dan integritasnya bersamaan dengan upaya pra konsolidasi diri dalam rangka mencapai tujuan politik personalnya?

Atau bisa jabatan birokrasi yang strategis tersebut menjadi trigger factor bahkan menjadi akses penting untuk mensosialisasikan diri di internal lembaga pemerintah juga warga kota.

Pengamat Politik Bagindo Togar

Bukankah suatu saat jabatan birokrasi tak punya periodeisasi, yang pada waktu tertentu bisa digantikan kedudukannya oleh para ASN yang mampu memenuhi standar administrasi kepegawainnya.

Mengamati fenomena perilaku Pejabat Birokrasi papan atas didaerah ini, sepertinya ada dua pejabat Sekda yang tengah mempersiapkan diri menjadi Pejabat Politik, yakni Sekretaris daerah Pemko Palembang dan Sekretaris Pemprov Sumatera selatan.

“Hal tersebut lumrah dan secara pribadi mereka juga memiliki hak politik yang sama dengan warga negara yang lain. Dan tidak sedikit pejabat birokrasi di negeri ini bertarung mencari keberuntungan melalui keikutsertaan dalam pemilhan kepala daerah,” tambah Bagindo.

Ia menjelaskan, kekuatan utama pejabat birokrasi ini adalah pengalaman atau piawai akan sistem birokrasi pemerintahan yang tengah berjalan. Tentu berbeda dengan para kandidat yang berlatar belakang politisi, pengusaha maupun aktifis sosial. Sehingga jelas kaum birokrat lebih unggul.

Tetapi bagaimana dengan etika, proses dan target target politik yang begitu dinamis? Tak lazim dianggap mudah atau sesederhana teknis kultur birokrasi. Sebab menurut Bagindo, jabatan kepala daerah juga sarat dengan muatan kepentingan dan tujuan politik yang kompleks.

Selayaknya para pejabat daerah untuk saat ini dan beberapa waktu mendatang untuk memprioritaskan diri dan fokus bekerja, menjunjung tinggi prinsip netralitas ASN juga menghindar dari praktek praktek politisasi birokrasi atau birokrasi yang berpolitik. Netralitas yang bertumpu pada integritas dan merit sistem.

 “Akhirnya memang, masih terlalu dini untuk mengaktualisasikan hasrat untuk “berkuasa ” melalui jalur politik. Untuk saat ini dan kedepan, yang terpenting adalah bekerja maksimal melayani warga,”tukasnya. (aja)

Komentar

Berita Lainnya