oleh

Saat Pilkada, 137.729 Personel Polri Jaga Ketat TPS

SUMEKS.CO- Polri mengerahkan 192.168 personel untuk mengamankan tahapan Pilkada Serentak 2020 yang dimulai sejak September 2020 ini. Sebanyak 137.729 personel diantaranya akan menjaga tempat pemungutan suara (TPS) saat pemilihan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mengatakan pihaknya telah menyiapkan 192.168 personel untuk mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2020 di 270 kabupaten/kota di Indonesia. Mereka akan mengamankan seluruh tahapan Pilkada. Mulai dari pendaftaran hingga pelantikan.

“Pelibatan kekuatan 192.168 personel. Untuk pengamanan tahapan pilkada di masing-masing kewilayahan sepenuhnya diserahkan kepada Kasatwil untuk menentukan jumlah personel yang dilibatkan sesuai dengan karakteristik kerawanan di masing-masing wilayah,” ujarnya di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (8/9).

Sementara pada pelaksanaan pemilihan yaitu 9 Desember 2020, sebanyak 137.729 personel dikerahkan untuk ‘nongkrongi’ atau pengamanan di TPS.

“Pada tahap pemungutan suara pada 9 Desember 2020, Polri telah melakukan klarifikasi terhadap TPS. Total sebanyak 137.729 personel yang akan disiagakan untuk mengamankan 300.152 (TPS),” ungkapnya.

Awi mengatakan Mabes Polri menyerahkan pembagian personel kepada jajaran di wilayah masing-masing. Selain itu, Awi membeberkan ada pula pasukan yang disiapkan untuk mengawal jalannya proses pemilihan pada akhir tahun nanti.

Awi merinci standar pengerahan kekuatan pengamanan dalam Pilkada Serentak 2020 yakni pada tahap pendaftaran paslon, minimal penugasan 1/3 kekuatan operasi. Selanjutnya pada tahap penetapan, pengundian nomor urut dan deklarasi minimal penugasan 1/3 kekuatan operasi.

“Untuk tahap kampanye minimal penugasan 1/2 kekuatan operasi dan tahap masa tenang minimal penugasan 1/5 kekuatan operasi,” ujarnya.

Selanjutnya, kata Awi, pada tahap pemungutan suara minimal penugasan 2/3 kekuatan operasi. Untuk tahap penghitungan suara minimal penugasan 1/6 kekuatan operasi, tahap penetapan calon terpilih minimal penugasan 1/3 kekuatan operasi.

“Pada, tahap pengajuan PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum) minimal penugasan 1/6 kekuatan operasi dan tahap pelantikan minimal penugasan 1/3 kekuatan operasi,” terangnya.

Terkait tahap pemungutan suara pada 9 Desember 2020, Awi menyebut penempatan personel tidak akan dibagi secara merata, melainkan sesuai dengan hasil pemetaan kerawanan di sejumlah daerah.

“Jadi kerawanan ini dibagi menjadi empat kategori yaitu rawan, daerah khusus, daerah sangat rawan, dan daerah aman,” terangnya.

Untuk kategori rawan terdapat di 34.863 TPS, daerah khusus 732 TPS, daerah sangat rawan 5.113 TPS dan daerah aman 266.220 TPS.

“Untuk kategori daerah aman sebanyak 266.220 TPS dengan kekuatan pengamanan 2 personel setiap 10 TPS. Kategori rawan kekuatan pengamanan 2 personel 2 TPS. Dan daerah dengan kategori sangat rawan kekuatan pengamanan 2 personel 1 TPS. Sedangkan Kategori khusus sebanyak 732 TPS akan diterjunkan 2 personel untuk 1 TPS,” bebernya.

Menurut Awi penempatan ratusan ribu personel itu sudah sesuai dengan Surat Telegram Kapolri dengan nomor 387/VI/OPS.1.3/2020 ter tanggal 3 Juni 2020.

Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman berharap pengamanan seluruh tahapan Pilkada mulai dari pendaftaran hingga pelantikan tidak hanya dari Polri. Dia berharap Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengerahkan satuan polisi pamong praja (Satpol PP).

“Berkaitan dengan proses pengamanan dan ketertiban, tentu kami membutuhkan dukungan dari para pihak terkait, misalnya kepolisian, dukungan dari TNI, juga teman-teman dari Satpol PP,” ujarnya.(gw/fin)

Komentar

Berita Lainnya