oleh

Saksi Ahli AJ Sebut Perkara Tidak Masuk UU Tipikor

PALEMBANG – Sidang lanjutan kasus dugaan korupsi kredit modal Bank Sumsel Babel (BSB) tahun 2014 kembali digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Palembang Kelas IA Khusus Sumsel, Senin (13/01/2020).

Tim kuasa hukum Ir Augustinus Judianto (AJ) menghadirkan saksi ahli pakar hukum pidana dari Universitas Indonesia (UI), Dr Eva Achjani Ulfa SH MH.

Dihadapan majelis hakim Tipikor, diketuai hakim Erma Suharti SH MH, saksi ahli menerangkan bahwa perkara yang menjerat terdakwa Ir Augustinus Judianto selaku komisaris dan juga pemilik saham PT Gatramas Internusa tidak masuk di dalam Undang Undang Tipikor, tapi UU Perbankan.

Eva mengatakan, jika secara teoritis ketika ada satu perbuatan yang melanggar UU yang sama, maka yang mana yang harus diterapkan?

“Kalau kita lihat ada Undang-Undang yang umum mengenyampingkan UU yang khusus. Nah dalam kasus ini baik UU Korupsi maupun Perbankan semuanya masuk dalam UU Khusus,” jelasnya.

Jadi kalau begini dalam hukum pidana ada parameter yang lain, yakni dengan melihat ukuran materi perkara atau muatan perkaranya lebih besar kemana?

“Karena akarnya ada pada kredit yang macet, yang disebabkan dokumen palsu, maka aturan yang khusus ada pada pasal 49 UU Perbankan,” tegasnya.

Sehingga, saksi menyimpulkan, harusnya UU Perbankan yang dipakai untuk menjerat terdakwa, bukan UU Korupsi.

Memang, diakui Dr Eva Achjani, dalam kasus ini ada kerugian yang muncul, tapi karena konteksnya sama-sama UU khusus, maka argumennya hanya satu, prosedur perbankannya harus benar-benar diperiksa, kenapa kreditnya bisa diloloskan.

“Kan sudah bisa dilihat oleh sistem diperbankan, apakah semua dokumen saat diajukan akan bermasalah, apakah ada yang dipalsukan atau tidak,” tegasnya.

Selain itu dia mengatakan jika masalah ini kontrak kredit perbankan, tentunya harus menjalani pemberkasan terlebih dahulu, apakah kontraknya itu menjadi bermasalah atau tidak.

“Ya ini harusnya masuk ke dalam perdata terlebih dahulu, baru ketika ada keputusan bersalah dari peradilan perdata baru masuk ke dalam pidana,” ujarnya.

Menurutnya, harusnya justru yang utamanya pihak bank dulu, harusnya pihak bank yang jadi tersangka utama sementara peserta deliknya bisa dari pihak ketiga.

“Ini kan terkait prosedur, pihak Bank mengatakan sudah sesuai prosedur, artinya tidak melanggar dan sulit dibuktikan dalam pidana,” Jelasnya.

Terpisah, Ketua tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Sumatera Selatan, Adi Purnama SH menanggapi keterangan saksi ahli dari terdakwa, mengatakan jika Keterangan ahli pidana tersebut menunjukkan kalau terdakwa benar benar melakukan tindak pidana korupsi.

“Ya sudah kita dengarkan bersama, keterangan dari ahli hukum pidana tersebut, justru mendukung pembuktian jaksa penuntut umum kalau si terdakwa benar-benar bersalah melakukan tindak pidana korupsi,” katanya singkat.

Agenda sidang selanjutnya masih menghadirkan satu lagi ahli dari terdakwa dan langsung dilanjutkan pemeriksaan terdakwa,” tambahnya lagi. (Cj15)

Komentar

Berita Lainnya