oleh

Saksi ahli Sebut Proses Sidang Prematur, JPU Tetap pada Dakwaan

PALEMBANG – Sidang lanjutan dugaan kasus korupsi kredit modal Bank Sumsel Babel (BSB) tahun 2014, mendudukkan terdakwa Ir Augustinus Judianto terus berlanjut. Kuasa hukum terdakwa Augustinus Judianto yang juga komisaris dan pemilik saham PT Gatramas Internusa menghadirkan dua saksi ahli.

Sidang di ruang Pengadilan Negeri Tipikor Palembang Kelas IA Khusus Sumsel mendegarkan kesaksian Dian Puji Simatupang, saksi ahli Administrasi Keuangan Negara Universitas Indonesia.

Kemudian saksi Jamin Ginting, ahli Hukum Aspek Pidana dan Kepailitan yang juga dosen Universitas Pelita Harapan Medan.

Dalam kesaksiannya sebagai ahli, saksi Dian Puji mengatakan, kerugian negara akibat beban paksa, salah prosedur, salah wewenang, salah dokumen ataupun salah pelaksanaan pekerjaan adalah persoalan administrasi.

“Masalah ini harus diselesaikan melului korporasi terlebih dahulu.

Jadi terlalu prematur jika kemudian dibawa ke ranah pidana,” ungkapnya.

Sementara, saksi lainnya, Jamin Ginting berpendapat lebih kepada nilai kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.

“Selaku pengguna jasa kredit, terdakwa Augustinus selaku komisaris utama PT GI, dalam hal ini ada indikasi dugaan menyebabkan kerugian negara.

Menurut saya itu belum ada nilai kerugian negara yang pasti dalam perkara ini, sebab masih ada proses penagihan kepada debitur melalui kuratornya,” urainya.

Menurutnya, perkara ini harus diselesaikan dulu proses keperdataannya, yaitu melalui hukum perdata.

“Baru nanti kalau memang ada kekurangannya dan ada perbuatan melawan hukum, baru bisa diajukan permohonan dalam proses pidana,” jelasnya.

Menanggapi keterangan saksi ahli tersebut, jaksa penutut umum (JPU) Kejati Sumsel, Adi Purnama malah mempertanyakan kapasitas saksi ahli yang dihadirkan.

“Sah-sah saja ahli mengatakan itu, tapi ahli yang dihadirkan adalah ahli dalam bidang administrasi negara yang sebenarnya kapasitasnya kurang match,” katanya.

“Ahli seharusnya menjelaskan ke ranah pidana, karena permasalahan utamanya, sebelum proses kredit terjadi, ada perbuatan melawan hukum yang sengaja dilakukan terdakwa,” tegasnya.

JPU mencontohkan, ada dokumen yang diberikan tidak sebenarnya, kemudian ada penyimpangan pencairan dengan memalsukan progres pengerjaan.

“Ada juga penyimpangan oleh terdakwa dalam pembayaran ke bank Mandiri, yang seharusnya melalui bank Sumsel,” jelasnya.

Masih menurut JPU, Adi Purnama jika saksi ahli mengatakan perkara ini prematur silahkan saja.

“Itu pendapat mereka, kita tetap pada dakwaan, dan nanti tinggal menunggu keputusan majelis hakim,” tutupnya.

Terpisah, penasihat hukum terdakwa, Muhammad Ridwan mengatakan, soal kerugian negara yang muncul akibat kegagalan pembayaran PT. GI kepada pihak BSB itu pihaknya masih menyangsikan.

“Apalagi masih ada tagihan yang dilakukan oleh pihak BSB kepada terdakwa,” katanya.

Kasus ini, katanya, belum ada kepastian hukum, karena kurator dan pihak bank (BSB) masih menggugat adanya kerugian negara itu.

“Ya ‘kan bisa juga nanti terbayar oleh terdakwa. Yang pasti tidak ada keterlibatan klien kami selaku terdakwa dalam pengendalian hal-hal yang didakwakan itu,” tegasnya. (nan)

Komentar

Berita Lainnya