oleh

Saksi Ahli Ungkap Kejanggalan Pengadaan Proyek Lahan Makam, Tities: Tidak Ada Korelasi Dengan Terdakwa

SUMEKS.CO,- Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menghadirkan saksi ahli dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan lahan kuburan yang menjerat terdakwa Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) Johan Anuar, dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli, Selasa (23/2/2021).

Dihadapan majelis hakim Tipikor yang diketuai Erma Suharti SH MH, JPU KPK menghadirkan langsung dua saksi ahli yakni, Yudistira Perkasa dari Dinas Perumahan Kawasan dan Pemukiman Pemprov Sumsel dan Amin Mansur dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Saat persidangan berlangsung, Amin Mansur saksi Ahli dari Badan Pertahanan Nasional ( BPN) menyatakan bahwa tanah pengadaan lahan seluas 10 hektar itu pelaksananya sudah ada sejak tahun 2012 namun untuk pelaksaan pengadaan tanah dikerjakan sejak tahun 2013.

“Menurut pendapat saya pengadaan TPU untuk kepentingan masyarakat harusnya sudah dilaksanakan ditahun 2012 karena kan sudah dianggarkan pelaksanannya,” tuturnya.

Dirinya juga menjelaskan bahwa hal tersebut telah menyalahi aturan UU 2 tahun 2012, tentang hukum pengadaan tanah.

“Dalam UU tersebut pelaksanaannya tidak boleh menelentarkan pengadaan tanah apabila telah dibentuk dan dianggarkan dana pembangunannya,” ucapnya.

Adapun tahapan-tahapan pada pengadaan lahan tersebut saksi Amin menerangkan, apabila sudah masuk dalam tahap perencanaan termasuk Amdal dilibatkan semua dari PU dan instansi terkait, maka perencanaan tersebut akan dikaji oleh Gubernur. Apabila Gubernur memberi izin, maka setelah itu kegiatan tersebur akan dilimpahka ke bupati.

“Maka dari itu sewaktu perencanaan harus mateng kalau morat-marit perencanan maka pelaksanaan tidak berjalan baik,” ujarnya.

Ia juga menerangkan bahwa dalam pelaksananya dari UU, Kepala BPN ditunjuk sebagai pelaksana.
Setelah didapatkan surat pelaksanaan, kepala kantor BNP membuat Tim A dan B untuk melakukan fisik dan data data yuridis lainnya.

Setelah majelis hakim, jaksa penuntut umum, serta kuasa hukum terdakwa bertanya maka sidang pun ditunda minggu depan dengan agenda masih mendengarkan keterangan saksi.

Usai persidangan Jaksa Penuntut Umum ( JPU) KPK, Ricky BM menyatakan bahwa sejauh ini seluluruh ungkapan saksi sudah merujuk pada dakwaan yang dibacakan.

” Iya sejauh ini semuanya masih dalam dakwaan yang kita bacakan pada awal persidangan,” terangnya saat dikonfirmasi usai persidangan.

Ia juga menjelaskan bahwa dari awal prosedur pengadaan lahan tidak sesuai dengan UU yang diterapkan.

“Itu tadi kita hadirkan saksi ahli, dan dari keterengan kedua saksi prosedur pengadaan lahan makam tersebut tidak sesuai UU yang diterapkan,” tuturnya.

Untuk itu kedepan ia pun kembali akan menghadirkan saksi untuk menguatkan dakwaan yang telah dibacakan oleh pihaknya.

“Iya masih ada saksi ahli lagi, tapi untuk namanya nanti kita lihat minggu depan saja,” tuturnya.

Sementara itu, Tities Rachmawati SH LLM berpendapat bahwa dua saksi ahli yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI sebagaiaman keterangannya dihadapan majelis hakim tidak ada hubungan hukum sama sekali dengan terdakwa selaku kliennya.

“Keterkaitan keterangan saksi ahli tidak ada hubungan dengan terdakwa, ketika ditanya banyak bilang tidak tahu padahal jelas dua saksi ahli yang dihadirkan ini merupakan salah satu alat bukti dalam menetukan apakah terdakwa ini bersalah atau tidak,” ujar Titis diwawancarai usai sidang.

Menurutnya dalam keterangan saksi ahli dihadapan majelis hakim pada sidang kali ini hanya mengemukanan pendapatnya secara umum sesuai keahlian bidang yang saksi kuasai.

“Hingga saat ini beberapa saksi yang dihadirkan JPU KPK menurut kami tidak ada satupun korelasinya yang berkaitan dengan terdakwa,” ujarnya.

Untuk itulah Titis berharap agar majelis hakim dapat terbuka mata hatinya, untuk melihat persoalan ini secara kebenaran dan fakta yang sebenarnya menurut hati nurani dikarenakan proses persidangan ini hanya mencari kebenaran materil. (Fdl)

Komentar

Berita Lainnya