oleh

Saksi Kecewa KPU Tolak Rekomendasi Bawaslu

-Politik-198 views

PALEMBANG – Sidang pleno terbuka yang dijalankan oleh KPU sumsel banyak mendapat interupsi dari saksi yang banyak merasa kecewa dengan sikap KPU yang tidak mau menjalankan rekomendasi bawaslu, salah satunya Saksi Partai NasDem menyatakan sangat kecewa dengan sikap KPU Sumsel yang menolak rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumsel terkait untuk pencocokan DA1 dengan C1 surat suara DPR RI Partai Nasdem

“Kami menemukan adanya kecurangan sistematis DA1 KWK Karang Jaya ada 2 versi. Ada yang dibuat pasca pleno. Perbedaan signifikan antar Nomor urut dan Nomor urut 8. Bukan salah input atau pengetikan. Kita berdasarkan form C1. Tapi dengan adanya temuan DA yang berubah hasilnya. Kami laporkan ke Bawaslu Provinsi. Baik secara administratif maupun pidana,” ungkap saksi Nasdem Gress Selly SH MH dan Tito Kalduci SH didampingi Sekretaris DPW Partai NasDem Sumsel Hamzah Syakban, Minggu (12/5) malam.

Menurutnya pihaknya saat ini sudah melaporkan masalah ini di persidangan. Mereka telah menghadirkan saksi pada penghitungan di tingkat PPK, akan tetapi tidak bisa mengajukan keberatan Karena ricuh

Rekomendasi Bawaslu memerintahkan KPU Mura melalui KPU Sumsel untuk mencocokkan. Yang menjadi keanehan, KPU tidak mau menjalankan rekomendasi Bawaslu. Terjadi perdebatan yang panjang rapat pleno tersebut, KPU tidak akan menjalankan. Demokrasi telah tercederai, KPU tidak taat hukum. Pidananya akan tetap kami laporkan atas pelanggaran penyelenggara pemilu,” tegas Grees Selly.

Sementara Caleg Nomor Urut 8 Partai NasDem DPR RI Dapil Sumsel 1 Fauzi H Amro MSI yang diduga melakukan penggelembungan di 5 Kecamatan Muratara yang perubahan secara signifikan ketika dikonfirmasi menyerahkan permasalahan ini ke penyelenggara pemilu.

“Kita serahkan saja kepada penyelenggara pemilu. Kalau ada perselisihan ini kan ada Mahkamah Partai dan Mahkamah Konstitusi,” kata Fauzi H Amro MSi

Ketua KPU Sumsel Dra Kelly Mariana akhirnya memutuskan tetap pada pendiriannya dan menolak rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumsel terkait untuk pencocokan DA1 dengan C1 surat suara

Tadi kita skorsing waktu karena kami minta waktu untuk mempelajari rekomendasi Bawaslu Sumsel dan saat ini kami sedang melakukan koordinasi dengan KPU RI. “Tidak mudah membuka C1 mengingat hari ini hari terakhir batas rekapitulasi tingkat provinsi. Terkait batas waktu, Bawaslu memberikan rekomendasi, ini tidak mungkin dilakukan,” ungkap Kelly Mariana.

Setelah pihaknya melakukan konsultasi dengan KPU RI, kata Kelly tetap pada pendiriannya bahwa rekomendasi Bawaslu itu tidak mungkin lagi mereka lakukan.

“Kalau buka DB atau DA mungkin itu bisa kami jalankan. Tapi kalau harus menyandingkan C1 hologram dengan DA itu tidak mungkin atau buka kotak. Mura saja itu ada 2 kecamatan, yang jumlahnya 245 TPS. Sementara di Muratara ada 5 kecamatan yang jumlah 464 TPS. Bayangkan kalau kotak itu mau diangkut dari sana itu butuh waktu 6-7 jaman. Belum lagi buka kotak satu per satu. Rasanya tidak mungkin. Harusnya yang protes itu sudah mengajukan protesnya di tingkat jenjangnya. Mulai dari TPS, PPK, kabupaten/kota,” tegas Kelly.

Setelah menegaskan jika KPU Provinsi Sumsel tetap pada patokan itu. Maka Kelly mengatakan kalau ada yang tidak menerima putusan itu, mempersilahkan mereka bisa untuk menggugat ke MK

Komentar

Berita Lainnya