oleh

Sambut Hari Raya, KPK Hanya Terima 14 Laporan Gratifikasi

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau pegawai negeri dan penyelenggara negara melaporkan penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Khususnya terkait bulan Ramadan dan perayaan Idul Fitri ini kepada KPK.

“Momen Ramadan dan Idul Fitri (24 April-19 Mei) KPK menerima 14 laporan penerimaan gratifikasi dengan nilai estimasi total Rp21 juta. Pelaporan berasal dari lima kementerian (9 laporan), 3 pemda (1 laporan) dan 2 BUMN/D (1 laporan),” ujar Ipi Maryati, Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan, kemarin.

Lanjutnya, Barang gratifikasi yang dilaporkan masih berkisar pada parcel makanan, barang pecah belah dan uang. “Dengan nilai terendah Rp100 ribu sampai makanan senilai Rp7,5 juta.

Tujuan pemberian dimaksudkan sebagai tambahan uang dalam menyambut bulan suci Ramadan maupun tunjangan hari raya (THR) Idul Fitri,” jelasnya.

Medium pelaporan yang paling banyak digunakan melalui aplikasi Gratifikasi Online (GOL) individu 11 laporan. Selebihnya GOL unit pengelola gratifikasi (UPG), surat elektronik UPG dan individu, masing-masing 1 laporan.

“Terhadap laporan yang diterima, KPK melakukan verifikasi kelengkapannya untuk kemudian dilakukan analisis hingga menetapkan status laporan apakah menjadi milik pelapor atau milik negara,” ungkapnya.

Dalam rangka mengendalikan gratifikasi pada momen hari raya keagamaan dan perayaan hari besar lainnya, KPK telah menerbitkan Surat Edaran No 14/2020.

“KPK mengimbau perayaan hari raya keagamaan dan hari besar lainnya tidak dilaksanakan secara berlebihan sehingga menimbulkan peningkatan kebutuhan dan pengeluaran yang tidak diperlukan,” tambahnya.

Di tengah situasi dan kondisi sulit dampak dari pandemi Covid-19, KPK mendengar ada laporan terkait permintaan THR oleh pejabat eselon kepada pejabat pembuat komitmen (PPK) di sebuah instansi. Pihaknya kembali mengingatkan bahwa hal tersebut merupakan perbuatan dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

“Dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana,” jelasnya.

KPK juga mengimbau agar menolak gratifikasi pada kesempatan pertama. Namun, bila karena kondisi tertentu tidak dapat menolak, harus dilaporkan ke KPK paling lambat 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi.

Dalam hal pelaporan penerimaan gratifikasi dilakukan melalui UPG instansi, maka pelapor harus melaporkannya paling lama 10 hari kerja.

Selanjutnya UPG meneruskan laporan gratifikasi kepada KPK paling lama 10 hari kerja. Pejabat yang melaporkan penerimaan gratifikasi terbebas dari ancaman pidana sebagaimana pasal 12B UU No 20/2001 tentang tindak pidana korupsi, yaitu berupa pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.(rei)

Komentar

Berita Lainnya