oleh

Satgas Pagaralam Longgarkan Larangan Hajatan

PAGARALAM – Berdasarkan hasil rapat evaluasi Satuan Tugas (Satgas) penanganan Covid-19 Kota Pagaralam, bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kota Pagaralam dan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB), larangan persedekahan atau hajatan yang sebelumnya dituangkan dalam kesepakatan bersama nomor Surat : 20/Satgas.Covid./2020 mulai dilonggarkan.

Walikota Pagaralam, Alpian Maskoni SH sekaligus Ketua Satgas Penanganan Covid-19 yang memimpin rapat di Ruang Rapat Besemah I Setdako Pagaralam menuturkan, evaluasi ini dilakukan setelah adanya koordinasi antara Satgas Daerah dengan Satgas Provinsi.

Selain itu terang Kak Pian, melihat paparan Covid-19 di Kota Pagaralam dalam beberapa hari terakhir cukup baik, dengan kasus sembuh yang semakin banyak, dibanding penambahan orang terpapar atau positif.

“Hanya saja, buat penetapan zona atau status yang belum kita paham, karena meskipun tinggal beberapa kasus yang menjalani proses pemantauan, Pagaralam masih berstatus zona oranye, sama halnya dengan Kabupaten/Kota lainnya di Sumatera Selatan,” paparnya.

Dikatakan Kak Pian, pelonggaran larangan hajatan juga diambil dengan mendengarkan usulan beberapa pihak, dan apabila dilaksanakan juga dengan peraturan ketat, terutama dalam penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) Covid-19.

“Beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh masyarakat, yang akan melaksanakan hajatan adalah dengan menyampaikan pemberitahuan ke Camat, yang ditembuskan ke Polsek masing-masing. Dan nantinya untuk tidak melanggar Prokes, maka yang punya rencana gelar hajatan tersebut diminta membuat surat pernyataan akan menerapkan Prokes,” serunya.

Kak Pian menambahkan, untuk Kapasitas ruangan dalam menerapkan jaga jarak, maka tidak boleh lebih dari 4 lokal tenda, dan tidak boleh melakukan hajatan dengan menggunakan hiburan. “Jadi cukup dengan pengeras suara saja tanpa adanya hiburan,” tandasnya.

Sementara Kapolres Pagaralam, AKBP Dolly Gumara SIk MH menambahkan, jika melihat kurva atau data paparan covid-19 dari Oktober-Desember, menunjukan tren positif. Akan tetapi, dengan kesepakatan bersama yang merupakan perubahan dari kesepakatan bersama sebelumnya, yakni soal larangan hajatan, maka mau tidak mau tindak tegas bagi mereka yang melanggar juga harus diterapkan.

“Hal ini mempedomani Perwako nomor 30 Tahun 2020,” jelasnya.

Yang artinya, baik Camat maupun Polsek wajib melakukan audit kepada pemilik hajatan tiga hari sebelum hari jadi (Hari-H), untuk memastikan bahwa mereka yang akan melaksanakan persedekahan sudah menerapkan Prokes atau tidak.

“Makanya itu penting dibuat surat pernyataan terlebih dulu bagi pemilik hajatan. Jika tidak bisa diberikan teguran, maka harus dibawa ke Polsek,” pungkasnya. (ald)

 

 

Komentar

Berita Lainnya