oleh

Sebanyak 27 Ribu Personil Kawal Pelantikan Presiden

-Nasional-62 views

JAKARTA – Sebanyak 27 ribu  anggota  gabungan akan dikerahkan mengamankan agenda pelantikan Presiden dan wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, pada 20 Oktober 2019. Mereka terdiri atas undur TNI, Polri, Pemda setempat, dan intansi terkait.

Kabag Penum Divisi Humas Polri Asep Adi Saputra mengatakan, agenda pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih menjadi fokus Polri. Ini merupakan bagian dari operasi Mantap Brata yang dilaksanakan kepolisian guna mengawal dan mengamankan pesta demokrasi negeri ini.

“Ya, sudah suatu keharusan bagi kami (Polri) untuk memastikan pelaksanaan pelantikan Presiden ini bisa berjalan aman, lancar dan kondusif. Dan memang agenda ini, merupakan rangkaian dari Operasi Mantap Brata dalam rangka pengamanan pesta demokrasi,” kata Asep Selasa (8/10).

Asep menegaskan, dalam rangkaian pengamanan pesta demokrasi, pelantikan Presiden merupakan agenda terakhir dalam pelaksanaan Operasi Mantap Brata. Tentunya harapan Polri bisa berjalan dengan aman, lancar dan kondusif.

“Untuk memastikan kegiatan ini, sebanyak 27 personel gabungan yang disiagakan. Mereka akan menjalankan tugasnya secara profesional dan maksimal demi terlaksananya dengan aman, lancar dan kondusif bersama aparat TNI dan intansi terkait lainnya,” ungkap Asep.

“Dari 27 personel gabungan yang dikerahkan nanti, akan disebar ke sejumlah titik. Dan perlu kami sampaikan, Operasi Mantap Brata ini seluruh jajaran Polri se-Indonesia terlibatkan di wilayahnya masing-masing, tapi tetap focus utamanya di wilayah Ibukota Jakarta,” sambungnya.

Asep menuturkan, Polri berharap kegiatan ini dapat berjalan aman, lancar dan kondusif. Tentunya, ini juga pastinya diharapkan oleh warga masyarakat, khususnya warga ibu kota. Dengan demikian, pihaknya pun mengajak seluruh masyakat bisa ikut serta mengamankan pelantikan presiden ini.

“Jadi, perlu disampaikan setelah agenda ini selesai, maka operasi Mantap brata Polri 2019 pun resmi berakhir, sehari setelahnya atau tanggal 21 Oktober 2019. Untuk itu, kami berharap acara ini bisa ditutup dengan aman, lancar dan kondusif,” tandasnya.

Sebelumnya, Polri dan jajaran Intelijen, serta aparat keamanan lainnya diminta waspada terhadap manuver dari tiga kelompok koalisi yang berniat untuk menggagalkan agenda sakral tersebut.

Terlebih, manuver yang dibuat ketiga kelompok ini tidak dilakukan secara terang-terangan, tetapi dengan kamuflase memanfaatkan aksi unjuk rasa anarkis yang beragendakan penolakan UU KUHP, penerbitan Perppu KPK, dan lain-lain, sehingga berujung kerusuhan demi menciptakan kegaduhan.

Hal ini disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Menurutnya, ada tiga kelompok yang perlu diwaspadai oleh jajaran Polri dan Intelijen itu, antara lain koalisi kelompok radikal keagamaan dan kelompok yang mencoba memainkan bargaining posisi dengan Jokowi.

“Satu lagi, yakni koalisi kelompok sekuler yang tidak puas dengan pemerintahan Jokowi karena kepentingannya tidak terakomodir. Dari penelusuran IPW, mereka akan menggunakan cara dengan memperalat mahasiswa dan kalangan preman untuk tujuannya itu,” kata Neta melalui keterangan tertulis, Senin (7/10).

Neta pun menilai, tindakan secara persuasif, pereventif, dan antisipatif yang tegas sangat perlu dilakukan jajaran kepolisian jauh sebelum pelantikan presiden dilakukan. Alasannya, yang disebut ‘Jangan biarkan telur menjadi naga’. Artinya, ini harus dilakukan Polri tanpa kompromi.

Neta menyadari, dengan langkah ini mungkin banyak pihak yang akan mengecam tindakan tegas tersebut, tapi pihaknya berharap Polri jangan bergeming. Sebab, misi Polri tidak lain mengamankan konstitusi, dan mengamankan masyarakat luas dari kekacauan.

“Khususnya, kekacauan yang dilakukan kelompok-kelompok radikal yang bersekutu bersama para kelompok sakit hati. Polri harus berani bersikap tegas demi menjaga keamanan masyarakat luas, meskipun sikap tegas Polri itu pasti akan didukung masyarakat luas,” pungkasnya. (Mhf/gw/fin)

Komentar

Berita Lainnya