oleh

Sekda Instruksikan Segera Buat Aksi SP4N-LAPOR!

MUARA ENIM – Dalam sistem pemerintahan, masyarakat juga berkontribusi secara langsung terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan dan fungsi pelayanan publik. Adanya pelayanan pengaduan yang efektif memberikan kesempatan kepada masyarakat sebagai bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Maka itu, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muara Enim Drs Emran Tabrani MSi menginstruksikan segera segera buat rencana aksi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N) atau SP4N-LAPOR! Muara Enim yang menjamin hak masyarakat agar pengaduan dari manapun dan jenis apapun akan disalurkan kepada penyelenggara pelayanan publik. Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015, yang mengamanatkan seluruh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang berbasis teknologi informasi, terintegrasi dengan LAPOR!.

“Untuk Dinas Kominfo dan Perangkat Daerah terkait segera susun rencana aksi tersebut sesuai dengan arahan dari KemenPAN-RB tadi, sehingga memiliki kesamaan pemahaman, kesatuan langkah dan tidakan dalam optimalisasi SP4N-LAPOR yang berujung pada akselerasi pemanfaatan pengaduan masyarakat untuk menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Muara Enim yang lebih baik,” ucap Emran didampingi Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Pemkab Muara Enim, Kadin Kominfo, Inspektorat dan Kabag Organisasi usai mengikuti sosialisasi dan panduan penyusunan rencana aksi SP4N-LAPOR! secara virtual dari KemenPAN-RB di Ruang Rapat Serasan III, Rabu (21/7).

Sosialisasi tersebut dibuka langsung oleh Asisten Deputi (Asdep) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) KemenPAN-RB Yanuar Ahmad dan diikuti oleh Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Indonesia secara virtual.

Asdep SIPP KemenPAN-RB Yanuar Ahmad, mengatakan menyadari begitu signifikannya peran pengaduan dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka harus ditentukan arah yang jelas dalam pengelolaan pengaduan kedepannya.

Kementerian PAN-RB, kata dia, dibantu oleh UI CSGAR (University of Indonesia Center for the Study of Governance and Administrative Reform) pada tahun 2020 telah menyusun dan menetapkan Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional melalui Permenpan Nomor 46 Tahun 2020.

Komentar

Berita Lainnya