oleh

Sekda Kembali Ingatkan Netralitas ASN

MURATARA – Sekertaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muratara, H Alwi Roham kembali ingatkan agar seluruh ASN dan perangkat daerah, tetap menjaga netralitas dan Jaga kondusifitas wilayah selama Pilkada 2020.

Dia menegaskan, ASN sejatinya harus bisa mematuhi aturan yang ada, dan jangan sampai menyalahi aturan. Sebab ASN tidak dibenarkan untuk berpolitik praktis.

“Kita kembali mengingatkan agar ASN di lingkungan Pemda Muratara, agar tidak ikut berpolitik praktis dan tetap menjaga netralitas. Tetap jalankan tugas sesuai dengan fungsi masing masing,” katanya, kemarin Senin (26/10).

Menurutnya, suasana pelaksanaan Pilkada di wilayah Kabupaten Muratara sudah cukup kondusif dan sangat terkendali. Namun pihaknya menegaskan, agar seluruh pihak bisa ikut andil menjaga kondusifitas daerah selama Pilkada.

Khusus untuk ASN yang dianggap melanggar aturan. Alwi Roham menegaskan, tentunya sudah ada aturan tersendiri dan ada sanksi tegas, jika terbukti melakukan pelanggaran tidak netral selama Pilkada. “Kalau ASN melanggar itu ada sanksi tegas sesuai aturan uang berlaku,” bebernya.

Disinggung mengenai adanya laporan pelanggaran netralitas yang dilakukan sejumlah perangkat Desa di kantor Bawaslu Muratara. Sekda Muratara, menegaskan belum mendaptkan informasi itu lebih lanjut.

“Nah kalau soal itu saya belum tahu, nanti akan di telusuri dulu perangkat desa mana yang dilaporkan di Bawaslu. Yang jelas kita minta seluruh ASN termasuk perangkat pemerintah tetap netral,” tegasnya.

Sebelumnya, Pejabat Sementara (PJS) Bupati Kabupaten Muratara, SA Supriono sudah mengeluarkan Surat Edaran resmi dengan nomor 100/118/Pemerintah-Setda yang ditujukan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Muratara.

Terkait mentalitas ASN dan perangkat daerah, di dalam surat edaran itu menegaskan apabilah masih saja ASN yang berpolitik seperti ikut berkampanye dan mengkampanyekan salah satu kandidat, maka mereka akan diberi sanksi berdasarkan peraturan yang ada.

“Jika masih ada ASN yang melanggar, maka terima saja sanksi dan harus siap menerima sanksi. Sebab untuk mengawasi mereka bisa saja laporan dari masyarakat atau dari lembaga lainya,”tegasnya.

Sebelumnya ketua Bawaslu Muratara, Munawir mengungkapkan saat ini sudah ada beberapa laporan soal netralitas ASN dan perangkat daerah yang diduga terlibat politik di Muratara. Pihaknya mengaku sudah memproses masalah laporan itu dan menyerahkan reakomendasi ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

“Uuntuk yang laporan netralitas ASN sudah kita proses dan sudah menyerahkan asil laporan dari KASN. Untuk keputusan melanggar atau tidak itu KASN yang memutuskan,” tegasnya.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya