oleh

Selain Johan Anuar, Saksi Sebut Mantan Bupati OKU Ikut Andil Proses Pengadaan Lahan Makam

SUMEKS.CO,- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Palembang, Selasa (19/1) kembali menggelar sidang perkara korupsi lahan kuburan yang menjerat terdakwa Wakil Bupati Ogan Komering Ulu (OKU) periode 2015 -2020 Johan Anuar, dengan agenda masih mendengarkan keterangan empat orang saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK RI.

Saksi yang dihadirkan oleh JPU KPK kehadapan majelis hakim Tipikor Palembang yang diketuai oleh Erma Suharti SH MH, yakni Najamudin selaku Mantan Kadinsos OKU periode 2012, Pejabat pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah, Syaiful, ASN OKU, Siti Mariam, dan ASN OKU, Iswardi.

Salah satu saksi Najamudin yang merupakan mantan narapidana yang telah menjalani empat tahun penjara kasus korupsi yang sama menyebutkan sempat dipanggil oleh Yulius Nawawi selaku Bupati OKU kala itu mengenai lahan yangbakan dijadikan makam tersebut.

“Pak bupati sempat tidak setuju bahwa lahan itu dijadikan lahan makam karena tanahnya itu miring dan tidak rata, sebelum akhirnya disetujui” ungkap Najamudin.

Dirinya juga mengungkapkan sebelumnya terdakwa Johan Anuar yang menjabat sebagai wakil ketua DPRD OKU mengenai lahan itu juga mencoba menghungi dirinya hendak menanyakan proses pengadaan tanah tersebut.

“Pak Johan nelpon namun tidak saya angkat, setelah itu datang Indra menemui saya dikantor atas perintah pak Johan meminta tolong agar proposal pengadaan tanah makam itu segera diproses,” ujarnya.

Sementara itu, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik KPK yang dibacakan oleh Ricky BM SH, dari keterangan saksi Najamudin, Johan Anuar sempat menemani Bupati OKU Yulius Nawawi menemui Gubernur Sumsel saat itu meminta dana bantuan gubernur untuk pembangunan rumah sakit di OKU.

“Setelah gubernur menyetujui pembangunan rumah sakit itu, setelah itu dalam perjalanannya Johan Anuar menyampaikan kepada Yulius sebagai barter agar lahan makam yang diajukan oleh Hidirman untuk segera diproses, bahkan saat itu bupati bersama Johan Anuar ikut survey lokasi lahan,” ungkap Ricky dalam BAP yang dibacakannya.

Terpisah Titis Rahmawati selaku kuasa Hukum Johan Anuar ditemui saat skorsing sidang mengungkapkan dari keterangan saksi yang dihadirkan JPU KP tersebut, hingga saat ini kliennya masih belum bisa dibuktikan bersalah sebagaimana didakwakan.

Menurutnya, JPU KPK hanya mencari proses penentuan lahan itu sudah sejak tahun 2012 silam dan saat itu Pengadilan Negeri sudah menentukan terdakwanya.

“Sekarang ini KPK mau mencari kesalahan kemana sebenarnya cari duit sisa kerugian negara atau proses penentuan lahan. Jika mencari kerugian negara seharusnya semua yang terlibat itu diseret jangan hanya klien kami saja,” tegasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa didalam dakwaan JPU menyatakan bahwa terdakwa bisa terlibat pasal 2 dan 3 UU tindak Pidana Korupsi, namun hingga saat ini pihaknya masih belum melihat dimana kliennya melakukan tindak pidana tersebut.

“Dalam pasal yang didakwakan JPU saja masih belum terbukti klien kami bersalah dan sudah dua kali P 21 tapi klien kami bebas. Pertama pada saat pak Firli masih menjabat Polda itu pengajuan P21 nya tertolak dan yang kedua kemarin juga kaya gitu. Ini sebenarnya ada unsur apa,” tanya Titis.

Untuk itu dia berharap agar majelis hakim bisa melihat dengan jeli proses persidangan baik dari barang bukti serta saksi yang dihadirkan. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya