oleh

Selain Mengajar Dituntut Hadirkan Solusi Sosial

MURATARA – Menjadi guru di lokasi terpencil tidaklah mudah, karena guru-guru ini harus berjuang dengan keterbatasan sarana. Kondisi ini seperti yang dirasakan Koko salah satu Guru Garis Depan (GGD) yang menajar di SD Napal Maling, Desa Noman, Kecamatan Rupit, Kabupaten Muratara.

Saat dibincangi minggu (24/11), Koko mengaku banyak suka duka dalam menjalankan tugas sehari-hari. Menurutnya, sejak 2016 penjaringan GGD sebanyak 6296 tersebar di daerah Terluar, Terjauh dan Terpencil (3T) di seluruh wilayah Indonesia.

Di lokasinya mengajar, tidak didapati akses jalan darat, listrik, pasar, akses kesehatan, jaringan sinyal komunikasi, jaringan internet, maupun sarana pokok lainnya. Untuk menempuh desa napal maling, GGD harus mengendarai kendaraan roda dua menembus semak belukar lalu menyambung perjalanan dengan perahu ketek selama dua jam dari desa Noman.

“Tempat kami belum ada listrik, jalan darat juga tidak ada. Tapi semangat anak didik untuk bersekolah membuat kami semakin betah,” katanya, Kemarin (24/11). Biasanya, GGD yang bertugas di Napal Maling, tinggal dari Senin-Sabtu di sekitar sekolah, dan hari minggu mereka keluar dari lokasi untuk membeli stok kebutuhan sehari-hari.

Dia mengaku, GGD yang berada di wilayah Muratara berharap, bisa memberikan nilai positif dan menyumbang peningkatan pembangunan baik secara moril maupun fisik. Sebelumnya, GGD di Napal maling memberikan sentuhan pembangunan jembatan gantung bagi anak-anak untuk bersekolah.

Pembangunan itu, diprakasai oleh organisasi sosial yang mereka komunikasikan secara langsung. “Jadi peranan GGD tidak hanya memberikan pendidikan saja, tapi kami juga ikut sumbangsi saran dan peningkatan pembangunan,” bebernya.

Koko mengungkapkan, mereka mendapat tugas untuk membangun dari pinggiran, terutama peningkatan SDM. Sekarang sudah 2 tahun program GGD berjalan, jadi tinggal masyarakat menilai apa peranan GGD di lingkungan mereka.

“Meski tupoksi GgD hanya konsen di ladang pendidikan, namun secara implisit juga memiliki tanggung jawab untuk merubah pola pikir masyarakat. Tentunya tindakan dengan real dan peka terhadap masalah yang ada di sekitar lingkungan kerja,” ungkapnya.

GGD diminta bisa menghadirkan solusi. Sehingga GGD bisa menjadi perpanjangan tangan masyarakat untuk mengatasi kesenjangan sosial. GGD merupakan guru yang lulus uji profesi, uji ketahanan melalui program SM-3T sebelumnya. Pihaknya berharap, Pemerintah Daerah juga ikut peka dan memberikan suport terhadap dunia pendidikan di pinggiran wilayah. Sehingga apa yang dicita-citakan dan upaya peningkatan SDM desa bisa terlaksana.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Muratara Sukamto mengungkapkan, untuk saat ini jumlah guru di wilayah Muratara, terdapat sekitar dua ribu lebih. Untuk pemerataan tenaga pengajar, pihaknya menegaskan kondisi itu sudah dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah.

“Untuk menjangkau daerah 3T kita memiliki guru-guru garis depan. Kita juga akan meningkatkan sejumlah sarana sekolah seperti penambahan ruang belajar atau membuka sekolah baru, supaya menjangkau pendidikan sampai pelosok daerah,” bebernya.

Dia mengungkapkan, kendala yang sering dihadapi untuk pendidikan diplosok desa yakni jumlah pelajar yang terbatas. Kadang dalam satu sekolah hanya memiliki 10 murid dari kelas 1-kelas 6.

“Kalau kita gabungkan dengan pelajar lainnya di sekolah induk, tentunya akses mereka untuk ke sekolah sangat terbatas. Tapi dengan adanya GGD kita sangat terbantu, anak-anak yang jauh dari jangkauan, bisa menjangkau pendidikan di sekitar permukiman mereka,” tutupnya.

Informasi di himpun dari Badan Kepegawaian Pemberdayaan dan Sumber Daya Manusia (BKP-SDM), jumlah tenaga pegawai di dinas pendidikan secara keseluruhan 2101 PNS. Dengan rincian, PNS Tamatan SD 4 orang PNS tamatan SMP 275, PNS tamatan SMA 12, PNS Tamatan D1 14 orang, PNS tamatan DII 110 orang, PNS tamatan S1 1315 orang, dan tamatan S2110 orang.(cj13)

Komentar

Berita Lainnya