oleh

Selalu Mengedepankan Asas Efesien, Efektif dan Akuntabel

MUARA ENIM – Penjabat (Pj) Bupati Muara Enim Dr H Nasrun Umar (HNU) menyampaikan jawaban terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Muara Enim terhadap rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim, Rabu (22/9).

Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2021 ini merupakan kelanjutan dari kesepakatan bersama antara Eksekutif dengan Legislatif terhadap KUPA dan PPAS Perubahan APBD. HNU berharap kerja sama antara Eksekutif dengan Legislatif terus terjalin dan berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua I Ermanadi, dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki BSc, Pj Sekda Muara Enim Drs H Emran Tabrani MSi, Staf Ahli, Para Asisten, Kepala OPD, Para Camat dan Forkopimda.

Pandangan umum atas nama-nama fraksi-raksi diantaranya dapat dijelaskan. Terkait dengan peningkatan pendapat daerah, kata HNU, eksekutif sependapat bahwa kedepan pendapatan daerah harus ditingkatkan guna membiayai pembangunan serta perbaikan kualitas kehidupan sosial masyarakat secara luas.

Namun demikian, perancangan pembangunan daerah disusun berdasarkan skala prioritas untuk mejudkan visi dan misi Kabupaten Muara Enim sebagaimana RPMJD tahun 2018-2023. “Dalam melaksanakan belanja daerah selalu mengedepankan asas efesien, efektif dan akuntabel,” ujar HNU.

Selanjutnya terkait dengan program ansuransi kematian yang tidak bisa mengklaim, dapat dijelaskan bahwa program ansuransi kematian untuk tahap II tahun 2021-2022 saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi data calon peserta premi ansuransi, sehingga mulai bulan Juli 2021 masyarakat yang mengajukan klaim tidak dapat dibayar sampai dengan penandatangan kontrak.

Kemudian, dalam hal penyusunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 yang belum memenuhi jadwal perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku, HNU menjelaskan bahwa pelaksanaan tahapan perancanaan dan penganggaran Pemerintah Kabupaten Muara Enim harus mendapatkan fasilitasi fari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan sesuai dengan kondisi Pemerintah Kabupaten Muara Enim saat ini dan harus mendapat persetujuan tertulis dari Kementerian Dalam Negeri.

Kedepan hal tersebut akan menjadi perhatian eksekutif. Untuk itu, lanjutnya, terkait dengan pendapatan daerah dari bonus produksi yang berasal dari pemanfaatan panas bumi yang dikelola PT Pertamina Geothermal Energi (PT PGE) sudah diterima kas dearah Pemerintah Kabupaten Muara Enim sebesar Rp263.396.902.

Lanjuntya, terhadap harapan efektivitas penggunaan anggaran untuk melaksanakan pembangunan dalam kurun waktu lebih dari tiga bulan akan menjadi perhatian eksekutif dan senantiasa melakukan pengawasan melalui aparat pengawasan insternal pemerintah (APIP) melalui kegiatan review, monitoring atau evaluasi konsultasi dan juga audit.(ozi)

Komentar

Berita Lainnya