oleh

Selamat Prof Amzulian Rifai SH LLM PhD Resmi Menjadi Anggota Komisi Yudisial

JAKARTA – Prof Amzulian Rifai SH LLM PhD resmi menjadi Anggota Komisi Yudisial (KY) periode 2020-2025 usai dilantik Presiden Jokowi di Istana Negara, kemarin (22/12). Pelantikan ini setelah disetujuinya hasil uji kelayakan tujuh Anggota KY oleh DPR RI dalam Rapat Paripurna beberapa waktu lalu.

Sementara enam nama lainnya adalah Dr Joko Sasmito SH MH, Drs M Taufiq HZ MHI, Binziad Kadafi SH LLM PhD, Sukma Violetta SH LLM, Prof Dr Mukti Fajar Nur Dewata SH MHum dan Dr Siti Nurdjanah SH MH.

Pengangkatan para Anggota KY berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) RI 131/P tahun 2020 tentang Pemberhentian dengan Hormat Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2015-2020 dan Pengangkatan Anggota Komisi Yudisial Masa Jabatan Tahun 2020-2025.

“Terpilih sebagai anggota KY merupakan suatu amanah untuk saya laksanakan. Saya akan bekerja dengan baik bersama dengan enam anggota lainnya utk menjadikan KY lebih baik, lebih berwibawa dalam upaya lebih meningkatkan tampilan peradilan kita yang dipercaya oleh publik. Tentu saja bahu membahu pula dengan Mahkamah Agung, lembaga negara lainnya, masyarakat sipil, media dan perguruan tinggi. Sinergitas itu yang mampu membuat KY lebih kuat dan luas cakupan pengawasannya” ujar Amzulian.

Menurutnya, KY sangat berkepentingan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

“Apalagi, survei kepercayaan publik tahun 2019 menempatkan MA di urutan kelima di bawah TNI, Presiden, Lembaga Keagamaan dan KPK. Saya yakin MA juga memiliki kepentingan untuk bersama-sama dengan KY meningkatkan public trust kepada lembaga peradilan,” beber pria kelahiran Muarakati  2 Desember 1964 ini.

Lanjutnya, kepemimpinan di KY adalah kolektif kolegial, sehingga apa yang akam dikerjakan dilakukan bersama enam Anggota KY lainnya. “Saya hanya salah satu bagian dari tujuh orang itu. Tentu nanti akan kami bicarakan bersama. Saya yakin pimpinan periode lalu sudah berbuat banyak. Prinsipnya kita akan pelajari bersama-sama semua aspek terkait dengan tugas dan kewenangan KY. Prinsip KY ini kerja bersama yang mengedepankan kerjasama tim, soliditas menjadi penting,” ungkap lulusan Fakultas Hukum Unsri, Melbourne University Law School dan Monash University Australia ini.

Sebelum dilantik, Dekan FH Unsri dua periode ini sudah mengundurkan diri dari Ombudsman RI terhitung 18 Desember lalu. “Selanjutnya Wakil Ketua menjalankan kewenangan ketua sampai dengan habis masa jabatan pada 12 Februari 2021,” ungkapnya.

KY sebagaimana Pasal 13 UU 18/2011 tentang perubahan atas UU 22/2004 memiliki wewenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan Hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapat persetujuan, menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, menetapkan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama Mahkamah Agung, serta melaksanakan kode etik dan/atau pedoman perilaku tersebut.(rei)

Komentar

Berita Lainnya