oleh

Selesaikan Seluruh Sengketa Akibat dari Perkawinan

-Sumsel-133 views

PAGARALAM – Belasan wajah masyarakat Dusun Muara Siban, Kelurahan Muara Siban, Kecamatan Dempo Utara, kemarin. Dengan dandanan rapi, mereka terlihat sudah tidak sabar lagi menunggu sebuah kegiatan.

Sebab, hari itu digelar sidang Itsbat Nikah, bagi 16 pasangan Suami Istri (Pasutri) yang sudah menikah bertahun-tahun lalu. Namun, masih belum memiliki buku nikah. Lantaran terkendala berbagai hal, pernikahan yang sudah sah secara agama tersebut, tidak tercatat dalam lembaran Negara.

Di kesempatan ini, Ketua Pengadilan Agama Pagaralam Kelas II Febrizal Lubis SAg SH turut memberikan penghargaan, kepada Lurah Muar Siban Muhammadh Ikhsan Saputra SIp, sebagai wujud perhatian Pengadilan Agama Pagaralam, terhadap pihak Kelurahan Muara Siban, yang menjadi pelopor pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah di Kelurahan.

“Ya, banyak masyarakat kita yang beranggapan, bahwa Pengadilan Agama bagian dari Kementerian Agama, padahal berbeda. Dalam teori trias politika, Kementerian Agama bagian dari Eksekutif, sedangkan Pengadilan Agama bagian dari yudikatif,” jelas Febrizal.

Dikatakan Febrizal, berdasarkan Pasal 24 Ayat 2 UUD 1945, Pengadilan Agama bagian dari Kekuasaan Kehakiman, yang berada di bawah Mahkamah Agung RI, Peradilan Agama sama kedudukannya dengan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer.

“Kewenanganan PA itu cukup luas, yaitu menyelesaikan seluruh sengketa yang muncul akibat dari perkawinan, seperti perceraian, gugatan tentang nafkah, gugatan harta perkawinan (bersama), penetapan hak asuh anak, pengangkatan anak, penetapan asal usul anak, perwalian, izin poligami dan lain sebagainya,” paparnya.

Lebih jauh Febrizal mengungkapkan, disamping itu PA juga memiliki kewenangan, untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa harta waris, sengketa masalah wasiat, sengketa tanah wakaf, hibah, sedekah, zakat dan sengketa yang muncul, akibat transaksi atau akad, dalam bidang enomomi syari’ah.

“Seperti permasalahan yang muncul dari kontrak/akad, dengan perbankan syari’ah, dengan asuransi syari’ah, dengan pengadaian syari’ah dan lain-lain, termasuk seluruh sengketa dalam bisnis/usaha yang timbul dari akad atau kontrak syariah. Bahkan di wilayah Aceh, PA berwenang juga menangani masalah jinayat (pidana),” pungkasnya. (ald)

 

Komentar

Berita Lainnya