oleh

Selewengkan Dana BOS, Mantan Kepsek Disidang

SUMEKS.CO, PALEMBANG – Sempat alami penundaan selama dua minggu, sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan atas kasus dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menjerat oknum mantan Kepala Sekolah (Kepsek)  SDN 79 Palembang, Nurmala Dewi akhirnya digelar, Kamis (28/10).

Dalam sidang di ruang utama Pengadilan Tipikor Palembang, terdakwa Nurmala Dewi yang sempat dinyatakan buron satu tahun ini, dihadirkan langsung di hadapan majelis hakim Tipikor diketuai Mangapul Manalu SH MH.

Diketahui dalam dakwaan yang dibacakan tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Palembang, Hery Fadlullah SH dan Dian Febriani SH mengatakan, terdakwa disangkakan melakukan tindak pidana korupsi, memperkaya diri sendiri menyelewengkan dana BOS SD N 79 tahun anggaran 2019.

“Atas perbuatan terdakwa disinyalir berpotensi merugikan keuangan negara senilai kurang lebih Rp457 juta,” kata  Hery saat bacakan dakwaan.

Untuk itulah, JPU menjerat terdakwa Nurmala Dewi sebagaimana diatur dan diancam Pidana Primair Pasal 2 ayat (1) atau subsidair Pasal Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Usai membacakan dakwaan, terdakwa Nurmala Dewi yang di dampingi oleh penasihat hukum ini mengatakan keberatan atas dakwaan JPU, karena tidak merasa memperkaya diri sendiri.

“Saya keberatan atas dakwaan itu pak hakim, terutama mengenai memperkaya diri sendiri, itu tidak benar pak,” ujar terdakwa dalam sidang.

Namun, keberatan tersebut oleh majelis hakim diminta untuk disampaikan saja di dalam materi eksepsi secara tertulis, dan diberi waktu untuk dibacakan pada persidangan Senin (1/11) .

Lebih lanjut, majelis hakim sembari meminta tim JPU Kejari Palembang juga mempersiapkan saksi-saksi untuk pembuktian perkara.

Diberitakan sebelumnya, Kasi Pidsus melalui Kasubsi Penuntutan Pidsus Kejari Palembang Hendy Tanjung SH mengatakan, modus yang dilakukan terdakwa Nurmala Dewi selaku Kepala SDN 79 Palembang menyelewengkan sejumlah dana BOS tahun 2019 untuk keperluan pribadi.

Hendy menjelaskan, terdakwa yang sempat dinyatakan buron selama lebih kurang satu tahun ini dijerat dengan undang-undang Tipikor dengan ancaman minimal lima tahun penjara. (fdl)

Komentar

Berita Lainnya