oleh

Sepeda, Jenis Harta yang Memiliki Nilai dan Harus Dilaporkan Dalam SPT

JAKARTA – Alat transportasi sepeda kini juga harus dimasukkan dalam daftar Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan dengan kode 041. Sebelumnya hanya ada sepeda motor (042), mobil (043) dan alat transportasi lainnya (049). Bisa jadi, sepeda dimasukkan akibat dari makin maraknya pesepeda di sejumlah daerah di Indonesia, khususnya di masa pandemi Covid-19.

Bahkan, sepedaan pun kini jadi bagian lifestyle masyarakat mengisi waktu liburan. Persaingan antar merek sepeda pun juga tampak dari para pengguna maupun komunitasnya, bahkan diantaranya berani beli dari luar negeri.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengingatkan, agar kepemilikan sepeda oleh WP diinformasikan pada laporan SPT yang berakhir 31 Maret mendatang.

“Sepeda adalah salah satu jenis harta yang memiliki nilai dan harus dilaporkan dalam SPT. Kodenya 041,” ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Dirjen Pajak, Neilmaldrin Noor, Selasa (23/2).

Ditekankan, tak ada kriteria tertentu dalam pelaporan harta di SPT tahunan, sebab, semua yang dibeli dan bisa dijual adalah harta yang wajib dilaporkan. Baik yang nilainya hanya jutaan Rupiah maupun diatasnya.

“Dalam pengisian harta di SPT, tidak ada ketentuan batas harga minimal yang dilaporkan,” jelasnya. Menurutnya, pelaporan SPT merupakan kewajiban warga negara Indonesia untuk melihat kewajaran harta yang dimiliki dan pajak penghasilan dari wajib pajak (WP).

“Pada prinsipnya semua harta dilaporkan dalam SPT,” cetusnya. Dijelaskannya, yang dilaporkan WP dalam SPT itu tidak akan dipajaki.

“Tidak (dipajaki). Pajak penghasilan dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh. Bukan sepeda dipajaki, sepeda dilaporkan ke dalam daftar harta di SPT tahunan saja,” jelasnya. Secara garis besar, komponen harta dalam pelaporan SPT seperti kas dan setara kas (uang tunai, tabungan, giro, deposito dan lainnya). Kemudian piutang, berbagai macam investasi, alat transportasi, harta bergerak lainnya dan harta tidak bergerak. Dijelaskannya, dalam Pasal 3 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan bahwa SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas.

Kasubdit Humas Ditjen Pajak Kemenkeu, Ani Natalia menambahkan, WP tidak perlu khawatir untuk melaporkan hartanya secara detail pada SPT tahunan. Seperti kepemilikan Hp, sepeda, mobil dan sebagainya. Sebab, DJP tidak akan memungut pajak lagi karena sudah ada saat pembelian. Hal itu hanya untuk melihat kewajaran harta yang dimiliki WP.

“Jadi kita tidak akan pungut lagi pajaknya. Kita hanya melihat kewajaran perhitungan Pajak Penghasilan dari wajib pajak,” ujarnya.(rei)

Komentar

Berita Lainnya