oleh

Setelah Kemendagri, Giliran Kemenkeu Beri Penegasan Soal THR Bandar Lampung

SUMEKS.CO-Polemik Tunjangan Hari Raya (THR) di lingkup Pemerintah Kota Bandar Lampung, terus bergulir. Setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan penegasan terkait kewajiban Pemerintah Daerah membayar THR sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 2020 yang telah ditandatangani Presiden Joko Widodo, kini giliran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memberikan penjelasan.

Kepada Fajar Indonesia Network (FIN) Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Kemenkeu Rahayu Puspasari menjelaskan, Pemerintah telah menganggarkan pembayaran Tunjangan Hari Raya bagi PNS Pusat dalam APBN dan PNS Daerah dalam APBD.

”Gaji PNS Daerah dan THR sudah diperhitungkan dalam Formula Dana Alokasi Umum (DAU). Selain bersumber dari DAU, gaji dan THR dapat didanai dari Dana Bagi Hasil (DBH), dan Penerimaan umum APBD lainnya,” jelas Rahayu Puspasari, Kamis (21/5).

Nah, salah satu persyaratan penyaluran DAU, sambung Rahayu, tentunya sesuai  PMK No. 35/PMK.07/2020. Yakni menyampaikan laporan Penyesuaian APBD yang ditujukan untuk prioritas pencegahan dan penangangan penyebaran Covid 19 di daerahnya.

PMK tersebut ini meliputi empat komponen. Pertama, Penyesuaian Pendapatan TKDD sesuai rincian TKDD dalam Lampiran PMK 35/2020, kedua Penyesuaian PAD, ketiga rasionalisasi belanja pegawai, dan keempat rasionalisasi belanja barang/jasa dan belajja modal dengan total penghematan akumulatif minimal sebesar 35% sesuai KMK no 10/2020.

”Apabila Pemda belum memperoleh penyaluran DAU berarti belum melakukan rasionalisasi, refocusing, dan realokasi serta menyampaikan laporan  penyesuaian APBD kepada Pemerintah Pusat,” ungkap Rahayu Puspasari yang dipertegas dalam penjelasan tertulis.

Terkait dengan polemik belum diberikannya THR bagi PNS di lingkup Pemkot Bandar Lampung, artinya Pemda setempat yang belum menyelesaikan kewajiban pelaporan ini. ”Pemerintah Pusat mendorong Pemda untuk segera menyelesaikan kewajiban refocusing dan realokasi APBD agar Pemda dapat memenuhi kewajibannya antara lain untuk membayarkan THR,” imbuh Rahayu.

Komitmen penyesuaian APBD, lanjut dia, secara jelas untuk penanganan wabah Virus Corona (Covid-19). “Ini merupakan bukti komitmen Pemda untuk mengatasi Pandemi dan merupakan syarat sebagai dasar pencairan DAU yang dapat digunakan salah satunya untuk pembayaran faji dan THR PNS Daerah,” terangnya.

Sebelumnya, Kemendagri melalui Plt. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah DR. Moch. Ardian Noervianto mengatakan dengan diterbitkannya PP Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Tahun 2020 Kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, termasuk penerima pensiun, secara jelas harus dibayarkan.

 

 

”THR PNS wajib diberikan masing-masing Pemda. Ada dasarnya, ada PP-nya. Terkait refocussing, realokasi dari belanja pegawai, itu kan di SKB (Surat Keputusan Bersama). Tidak mungkin SKB bisa mengalahkan PP. Itu yang tanda tangan Presiden. Jadi jangan dibalik-balik,” terang Ardian kepada Fajar Indonesia Network (FIN) lewat sambungan telepon, Rabu (20/5).

Ardian juga menjelaskan posisis belanja pegawai berbeda dengan THR. ”Belanja pegawai yang dikurangi itu TKD (Tunjangan Kinerja Daerah). Sedangkan THR itu bukan TKD. Dia di komponen belanja gaji dan tunjangan Tambahan Penghasilan PNS (TPP). Itu yang sifatnya lokal. Saya ngak tahu kalau di Lampung berapa. Nah itu yang dikurangi, kalau THR enggak, dan itu kewajiban,” tegasnya lagi.

THR, lanjut Ardian bersifat prioritas. ”TPP yang bukan prioritas. Maka coba didalami. Itu dikurangi apa tidak. Jangan-jangan TPP-nya diberikan, malah tunjangan hari rayanya tidak diberikan,” timpalnya.

Dengan keputusan pemberian THR lewat penegasan PP rasanya sudah cukup dipahami posisi ini oleh Pemerintah Daerah. ”Belum pernah ada kejadian, kami berkirim surat untuk meluruskan hal ini. Tidak perlu, toh PP-nya sudah ada. Sudah secara jelas, tegas dan tertulis, harus dibayarkan melalui APBD,” urainya.

Adrian sendiri belum mendalami kasus yang terjadi di Pemkot Bandarlampung mengapa terjadi demikian.

”Di pusat sendiri (PNS, red) sudah dibayarkan. Sekali lagi PP sudah jelas ya, ini menjadi beban APBD. Kenapa jadi pusat yang disalahkan. Di Pemkot Bandarlampung itu ada Pak Badri Tamam, tentu tahu soal itu,” imbuhnya.

Nah, jika ternyata formula THR menjadi bagian dari DAU, menurut Adrian itu kewenangan Pemkot Bandarlampung.

”Formulnya seperti apa, yang pasti kewajiban Pemerintah Daerah untuk membayarkan.  Apakah formulanya DAU yang diberikan dari pusat. Atau sumbernya PAD (Pendapatan Asli Daerah) silahkan saja. Yang pasti berasal dari sumber lain yang sah, yang ada di APBD.  Jadi jangan menyalahkan Pemerintah Pusat,” timpal Ardian.

Selain, memberikan penjelasan soal kewajiban pemberian THR bagi PNS, Ardian pun melampirkan salinan PP  yang telah diarsipkan sesuai aslinya oleh Deputi Bidang Hukum dan Undang-Undang Silvanna Djaman.

Dalam PP 24 tahun 2020 itu begitu terang-benderang, pasal demi pasal yang mewajibkan Pemda membayarkan THR. Bahkan detail besaran THR untuk pegawai non PNS pada LSS, LPP dan pegawai lainnya yang memenuhi syarat Peraturan Pemerintan tertera.

Pemkot Bandarlampung mengambil keputusan menunda pemberian THR bagi abdi negara yang sudah menunggu dengan harap-harap cemas. ”Kalau untuk tunjangan kinerja saya keluarkan. Karena ada dana kita tertahan juga di pusat belum cair,” kata Wali Kota Bandarlampung Herman HN kepada wartawan, kemarin.

Baca juga: Rogoh Rp29,38 Triliun, THR Cair 15 Mei

Pemkot Bandarlampung tetap berkomitmen membayar THR tersebut. ”Ya pasti dibayar (THR, Red) dong, penundaan saja. Tapi tunjangan kinerja, saya kasih. Seperti pegawai biasa kan Rp1 juta. Ya hampir miriplah, dengan THR-nya,” kata dia.

Ketika ditanya wartawan apakah ini termasuk THR untuk para guru? ”Untuk guru enggak, kan guru sudah terima sertifikasi kemarin. Rp40 miliar sudah saya bayar. Ngak masalah,” ucap Herman yang penegasannya beredar di laman Youtube.

Selain penegasan Herman HN, yang mengisyaratkan dana Pemkot tertahan di pusat, Fajar Indonesia Network (FIN) juga mendapatkan sebuah rekaman yang berisi penjelasan terkait kondisi keuangan Pemkot Bandar Lampung.

Disinyalir, sumber itu berasal dari pejabat Pemkot setempat. Ini terlihat dari kalimat yang disampaikan. Sementara pihak yang mengirimkan rekaman suara tersebut meminta identitasnya tidak disebutkan (). (fin/ful)

 

 

Komentar

Berita Lainnya