oleh

Siap Dipanggil Aparat Soal Polemik Buku Ajar, Zulinto : Ini Akal – Akalan Penerbit dan (oknum) Kepsek

Sumeks.co – Polemik adanya indikasi monopoli pengadaan buku ajar siswa tingkat SD dan SMP yang dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Palembang berlanjut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang, Ahmad Zulinto mengaku siap meladeni tantangan rekanan penerbit, penerbit, maupun oknum Kepala Sekolah yang dinilainya bermain di belakang permasalahan ini.

“Jika nanti dipanggil oleh DPRD, sampai pihak Kepolisian maupun Kejaksaan, kami Diknas sudah siap,”tegas Zulinto. Ia mengatakan akan membuka kasus ini dengan sebenar-benarnya dengan seluruh bukti yang ada, dimana menurutnya Dinas Pendidikan berpedoman kepada aturan yang berlaku.

Sedikit dijelaskan oleh Zulinto yang didampingi jajarannya, ia menduga polemik ini bermula ketika pihaknya berupaya menegakkan aturan untuk penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) secara non tunai untuk kebutuhan sekolah, yang didalamnya juga ada pengadaan buku ajar siswa.

Pola dan aturan penggunaan Dana BOS secara non tunai inilah yang disinyalir dikeluhkan oleh oknum Kepala Sekolah dan penerbit yang selama ini ‘bermain’. Bahkan menurut penelusurannya, selama ini oknum Kepsek mendapat fee atas pengadaan buku ajar dari penerbit. Itu lantaran buku tersebut jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET).

“Sebagai perbandingan 13 buku teks utama HET bisa dibeli seharga Rp256 ribuan, sementara ada satu buku dari penerbit, bukan buku teks utama harganya Rp150 ribu. Sekarang, mau atau tidak penerbit itu jual buku yang jadi prioritas dengan harga murah dan sesuai aturan? Tidak mau. Mereka bertahan dengan harga yang mahal dan (oknum) Kepsek dapat fee 40 persen,”jelasnya.

Padahal, sambung Zulinto dana BOS merupakan amanat Negara yang harus diperrtanggung jawabkan. Namun justru yang ditemukan di lapangan selama ini adalah rencana anggaran yang berbeda, pembelanjaan yang berbeda dan laporan yang berbeda pula sehingga dana BOS tersebut seringkali tidak jelas ketika dipergunakan secara tunai.

“Oleh sebab itulah kita terapkan non tunai, sejak 2017 lalu di Diknas. Sedangkan untuk seluruh sekolah baru triwulan kedua tahun ini. Tapi itu mendapat tentangan dari Kepala Sekolah. Terus terang saja, karena (penerapan) ini saya jadi dibenci hampir seluruh kepala sekolah,”ungkap Zulinto.

Padahal dengan penerapan non tunai sesuai dengan Peraturan Menteri dan Peraturan Walikota tentang pembayaran belanja APBD, yang juga mengatur penggunaan dana BOS akan lebih memudahkan Kepsek, memudahkan pengawasan dan pelaporan karena terdapat kesesuaian antara rencana, belanja dan pelaporan nantinya.

“Seluruh kebutuhan tinggal dimasukkan ke Rencana Anggaran, nanti pihak Bank juga pegang Rencana Anggaran. Semua dikeluarkan sesuai kebutuhan, lebih mudah, lebih transparan dan mudah pelaporan,”ungkapnya. Justru yang terjadi saat ini malah sebaliknya. Zulinto merasa ‘dikerjai’ oleh anak buahnya yang masih ingin mengelola dana bos secara tunai.

“Saya juga disebut mengarahkan, padahal mengarahkan ke jalan yang benar. Sekarang kita mau buku murah tapi memenuhi kebutuhan anak didik, bahkan bisa dibawa pulang dan jadi hak milik. Malah maunya beli buku mahal, bukan buku teks utama dan menguntungkan penerbit serta oknum kepala sekolah,”kata Zulinto.

Sementara itu, sebelumnya secara terpisah Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Palembang, Sutami Ismail mengaku akan segera memanggil pihak terkait untuk dimintai penjelasan. Kepada awak media, Sutami mengaku terkejut dengan informasi adanya indikasi monopoli penjualan buku yang kini ramai di media.

“Kalau terbukti tentu bisa masuk ranah hukum. Tapi kami akan segera panggil dan minta penjelasan kepada Dinas Pendidikan (Disdik), Kepsek, rekanan dan penerbit agar mendapat penjelasan dan gambaran yang tepat mengenai ini,”ujarnya. (aja)

 

 

Komentar

Berita Lainnya