oleh

Sidang Kasus Kebakaran Lahan dan Hutan di Muba, Hakim Bilang Begini…

SEKAYU – Masih ingat kasus kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi terutama di dusun V Desa Muara Medak, Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin tahun lalu. Salah satu diantaranya kasus Karhutla yang melibatkan PT Hutan Bumi Lestari yang berlokasi di desa tersebut, dimana kasusnya saat ini tengah dalam persidangan di PN Sekayu.

Persidangan sendiri sudah memasuki proses pemeriksaan saksi. Sidang lanjutan perkara Karhutla seluas 1.475 hektar di areal PT Hutan Bumi Lestari (HBL) dengan terdakwa Direktur Operasional PT HBL, Alvaro Khadafi (37) dengan agenda pemeriksaan saksi dan saksi ahli digelar di Pengadilan Negeri Sekayu, Rabu (5/2).

Sidang dipimpin langsung Ketua PN Sekayu, Hendra Halomoan SH MH sebagai Hakim Ketua, dengan anggota Andi William SH dan Tyas Listiani SH MH. Dalam sidang tersebut, saksi yang merupakan Kepala UPTD KPH Lalan, Mangsang dan Mendis (LLM) menyampaikan sejumlah fakta kepada majelis Hakim dalam buku rencana kegiatan yang di bacakannya.

Dalam buku rencana kegiatan itu sejumlah kegiatan yang telah dilakukan dalam mengantisipasi Karhutlah dinilai belum maksimal. Bahkan Hakim Ketua, sempat menyinggung soal lahan yang dikelola oleh PT HBL dengan luasan lebih kurang 2800 hektar, sebagian besar lahan gambut diduga tidak melalui kajian teknis terlebih dahulu dalam memberikan izin untuk mengelola lahan tersebut.

“Harusnya ada kajian dulu, kita bangun gedung ada survei dilihat kondisi tanah, barulah di bangun. Ini sepertinya tidak ada dilakukan kajian bagi izin PT HBL dalam pengelolaan konsesi hutan produksi,” ucap Hendra dalam ruangan sidang.

Kuasa Hukum Terdakwa, Nuri Hartoyo SH MH mengaku keberatan dengan keterangan dari saksi maupun saksi ahli. “Ada beberapa poin kita keberatan seperti masalah sanksi yang diberikan oleh pihak KPH Lalan Mangsang Mendis hanya tertulis bahkan tidak ada sanksi tegas, ” ucapnya.

Lalu,  belum ada himbauan atau sosialisasi diberikan bagi perusahaan tentang masalah pencegahan Karhutla bagi petugas perusahaan. “Nah, itulah yang dinilai keteranganya bagi terdakwa tidak sesuai fakta di lapangan. Bahkan ada lagi, tapi tidak bisa kita sampaikan sebab akan di sampaikan pada sidang agenda pledoi selanjutnya, ” pungkasnya. (kur)

Komentar

Berita Lainnya